JAKARTA, BALIPOST.com – Hampir semua danau kondisinya saat ini terancam kelestariannya. Mengatasi persoalan itu, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati dari daerah yang di wilayahnya terdapat danau mendatangi Gedung DPD RI, Kamis (19/10).
Beberapa kepala daerah yang hadir adalah Bupati Gorontalo, Wakil Bupati Agam, Plh Bupati Jayapura, Bupati Banggai, Bupati Samosir, dan Walikota Semarang. Para kepala daerah berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan kehadiran mereka ke DPD sebagai tindaklanjut atas Deklarasi Limboto yang terdapat dalam Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo tanggal 21-23 September 2017 lalu.
Pada deklarasi tersebut, para kepala daerah menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak oleh geliat pembangunan. Dari pertemuan antar kepala daerah juga menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan kelestarian danau saat ini kurang maksimal karena hanya fokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan.
Dari sisi anggaran, para kepala daerah juga berharap adanya dukungan dana melalui dana alokasi khusus (DAK) khusus yang dialokasikan untuk pelestarian danau. “Oleh karena itu melalui DPD RI dirinya meminta agar isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan kebijakan pemerintah,” kata Nelson.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang menerima delegasi kepala daerah mengatakan berjanji akan mewadahi aspirasi tersebut sebagai kepentingan daerah. Keberadaan danau dianggap memberikan manfaat penting bagi daerah, seperti pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, ataupun perikanan. “Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban kita bersama dan negara harus kita didorong kesana agar memungkinkan untuk perawatan atau rehabilitasi yang sudah rusak. Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian kita,” kata Nono.
Ia juga berpesan agar tiap kepala daerah yang memiliki danau di kawasannya, memberikan edukasi kepada stakeholders dan masyarakat mengenai kondisi danau saat ini. Karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami kondisi dan situasi danau saat ini, termasuk potensi kerusakan dan akibatnya kepada masyarakat. “Kami akan komunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden ataupun rapat kerja Komite dengan Kementerian terkait. Nanti kalau saya ketemu presiden pada momen yang tepat akan saya sampaikan,” janjinya.
Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan terkait masalah danau, Komite II mengusulkan adanya pembentukan Badan Revitalisasi Danau. Badan tersebut akan memfokuskan pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai dengan kelestariannya, baik untuk danau yang rusak ataupun danau yang belum rusak. (Hardianto/balipost)
