JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintahan Joko Widodo dalam tiga tahun berkuasa dinilai belum sepenuhnya memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, bagi UMKM bantuan permodalan merupakan salah satu unsur paling penting dalam mengembangkan usaha kecil.
“Sampai saat ini, saya lihat akses perbankan atau modal bagi UMKM masih sulit. Bagi mereka bukan soal bunga, tapi yang penting itu kecepatan memperoleh modal,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarifudin Hasan (Syarif Hasan) dalam diskusi “Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan” di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Mantan Menkop/UKM di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sebenarnya bagi UMKM turunnya bunga kredit memang penting, tapi lebih penting lagi bila memperoleh kemudahan mengakses ke perbankan. “Karena UKM inikan banyak yang jangka pendek. Ada yang cuma 6 bulan dan satu tahun. Makanya, akses keuangan ini penting,” imbuhnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pemerintahan Jokowi memiliki program KUR yang cukup besar. Hampir semua perbankan boleh dibilang berlomba-lomba mengucurkan kredit. Apalagi saat ini ada sekitar 50 juta UMKM yang terdaftar. “Namun kenyatannya program KUR tersebut kurang tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, kalau pemerintah benar-benar memperhatikan ekonomi rakyat, maka seharusnya gini ratio bisa turun. “Harusnya pemerintah lebih memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki kesempatan berusha. “Jadi bukannya menargetkan pajak setinggi tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan dari pemerintahan yang berjalan selama ini, aspek ekonomi yang relatif stabil ada pada era Jokowi-JK. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang meraih sukses dalam melahirkan social insurance atau jaminan sosial untuk rakyatnya. “Belum pernah terjadi ada jaminan kesejahteraan sosial terutama di kesehatan, meskipun kami tahu belum sempurna betul, dengan 9,2 juta orang memperoleh jaminan4 kesehatan,” ujarnya.
Andreas mengatakan dari sisi ekonomi, Presiden Jokowi telah melakukan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah melalui pembangunan infrastruktur. Hanya saja, meski sudah bekerja keras dan banyak keberhasilannya namun kelompok-kelompok yang tidak senang kerap membuat pengelolaan isu populis untuk menyerang.
Bahkan pada saat yang sama serangan isu politik itu bisa saling berbarengan. “Dalam dua tahun ke depan isu populis yang tidak faktual ini, termasuk isu soal PKI dan kurangnya kedekatan Presiden Jokowi dengan kalangan Islam dan para ulama,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan meski sudah tiga tahun berkuasa, kabinet kerja yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih belum seuai harapan mayoritas rakyat republik ini. “Masih banyak yang tak tercapai bahkan terjadi kemunduran. Secara ringkas bisa saya sampaikan kinerja pemerintah dalam banyak bidang sebenarnya sangat mengecewakan,” katanya.
Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI mencatat beberapa kekurangan pemerintahan Jokowi-JK antara lain pertama, di bidang demokrasi. Di masa Presiden Joko Widodo Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04. Angka itu kemudian terus turun menjadi 72,82 (2015), dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016). (Hardianto/balipost)
