TABANAN, BALIPOST.com – Pengisian empat jabatan strategis di Pemkab Tabanan melalui sistem lelang jabatan terus berproses. Sayangnya, akibat belum keluarnya hasil penilaian kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari tim assessor Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahapan lelang menjadi tak sesuai jadwal.
Semestinya hasil assessment dari BKN keluar pada Senin (23/10). Namun, hasil itu belum bisa diumumkan. Otomatis, jadwal atau tahapan lelang jabatan yang lainnya juga mengalami pergeseran.
“Awalnya kami mengira hanya perlu waktu 3-4 hari untuk penilaian manajerial bagi para peserta, ternyata BKN memerlukan waktu paling cepat dua minggu, kami juga sudah berkoordinasi dengan assessor agar bisa mempercepat hasil assessment,” beber Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ir. I Wayan Sugatra, Kamis (26/10).
Lanjut dikatakan, tertundanya pengumuman hasil penilaian kompetensi manajerial dari BKN ini, menggeser jadwal pelaksanaan tahapan selanjutnya. Misalnya saja tahapan penilaian rekam jejak. Dari jadwal yang disusun, seharusnya digelar 26-27 Oktober. Untuk sementara ditunda sembari menunggu hasil penilaian. “Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, kalau hasil assessment belum keluar kita tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya,” ucapnya.
Selain penilaian rekam jejak, para peserta lelang jabatan juga akan mengikuti tahapan penulisan makalah dan wawancara yang akan digelar 6-8 November 2017.
Disinggung tentang kabar mundurnya pengumuman hasil assessment ini karena ada pengkondisian, Sugatra membantah. Ia tegas mengatakan proses pengisian empat jabatan strategis kali ini sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tidak ada permainan, boleh cek ke BKN, apalagi untuk pengisian jabatan ini kita mengandeng pihak ketiga yang notabene mereka sudah memiliki kompetensi dan syarat menjadi asseor pusat,” tegasnya.
Terdapat empat jabatan yang kini sedang lowong di Pemkab Tabanan, yakni Dinas PU, Sekretaris DPRD Tabanan, Dinas Perijinan dan Badan Keuangan Daerah. Proses lelang jabatan sudah dimulai awal Oktober. Sebanyak 23 pejabat eselon III bersaing untuk bisa mendapatkan posisi tersebut. (Puspawati/balipost)
