DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah perwakilan masyarakat Sanur, Denpasar bertemu dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang kerja gubernur, Jumat (27/10). Pertemuan di mediasi Anggota DPRD Bali Dapil Kota Denpasar I Ketut Suwandhi. Pertemuan berlangsung tertutup. Topik yang dibicarakan mengenai janji dari Pemprov Bali terkait 10 persen kuota lowongan pekerjaan bagi warga Sanur di RS Bali Mandara (RSBM).
Pertemuan juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala BKD Bali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
Ditemui usai pertemuan, Karo Humas dan Protokol, I Dewa Gede Mahendra Putra menegaskan bila Pemprov Bali tidak pernah memberikan janji seperti itu untuk warga Sanur. Terlebih, warga setempat sampai merencanakan demo pada saat soft opening RSBM, Sabtu (28/10) ini lantaran janji itu tidak terpenuhi.
“Justru kami baru tahu. Anggaplah terjadi miss komunikasi, kalau (janji) langsung dari bapak (gubernur) sih tidak ada. Kalau ada perjanjian dengan pemerintah, harus ada hitam di atas putih. Kerjasama seperti itu biasanya ditangani oleh Biro Pemerintahan dan Biro Hukum,” ujarnya.
Mahendra sendiri tidak mau mempermasalahkan lagi siapa yang sebelumnya menjanjikan kuota 10 persen bagi warga Sanur. Mengingat, Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada saat bertemu dengan warga telah menyampaikan permohonan maaf. Termasuk menghormati keputusan warga bila tetap akan melaksanakan demo pada saat soft opening RSBM. “Memang masih akan dibicarakan lagi oleh masyarakat. Andaikata demo, pembukaan RSBM akan ditunda,” imbuhnya.
Selain meminta maaf, lanjut Mahendra, gubernur juga memprioritaskan warga Sanur untuk mengisi 19 formasi yang masih kosong di RSBM pada 2017 ini. Diantaranya, lowongan 4 dokter spesialis, 6 orang S-1 Kesehatan, 6 orang D-3 Kesehatan, 7 orang tenaga non kesehatan, 4 sopir, 2 tenaga pemelihara gedung, dan 1 tenaga laundry.
Meski tetap ada persyaratan tes bagi formasi tenaga medis seperti dokter spesialis. Dinas Kesehatan bahkan diminta lembur untuk menyelesaikan perekrutan itu. “Gubernur juga akan membantu menyampaikan kepada rekanan untuk formasi 2018 agar mengutamakan warga Sanur. Untuk 2018, ada 40 lowongan satpam. November ini harus sudah mengajukan lamaran karena Januari 2018 sudah mulai kerja,” jelasnya.
Sementara Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur, Gusti Agung Alit Kencana mengatakan, janji 10 persen kuota lowongan pekerjaan sebelumnya dilontarkan Tim Sosialisasi RSBM. Hal itupun sudah dipahami oleh gubernur, sampai akhirnya gubernur meminta maaf. Namun, cukup sulit untuk kembali meyakinkan masyarakat yang sudah kadung menuntut janji itu agar tidak melakukan demo.
“Apapun yang terjadi, besok (hari ini, red) kami akan tetap berusaha untuk menenangkan masyarakat, untuk cooling down. Kami juga tidak menginginkan hal buruk terjadi karena itu adalah wilayah kami juga,” ujar perwakilan masyarakat Sanur ini.
Pihaknya mengapresiasi permohonan maaf gubernur kepada warga Sanur. Termasuk saat gubernur memprioritaskan masyarakat setempat untuk 19 formasi di tahun 2017 dan 40 formasi lagi di tahun 2018.
Sementara itu, Anggota DPRD Bali I Ketut Suwandhi mengatakan, aksi demo tidak perlu dilakukan karena akan memberikan dampak luar biasa dan merugikan semua pihak. Di satu sisi, pembukaan RSBM menjadi tertunda. Padahal, rumah sakit berstandar internasional ini utamanya ditujukan bagi masyarakat miskin.
Di sisi lain, citra Sanur sebagai salah satu destinasi pariwisata juga akan tercoreng. “Harapan saya sebagai anggota dewan dan orang Denpasar, ini kan kita cari win-wins solution, mencari kepastian, ketegasan. Tadi kan sudah disampaikan oleh gubernur dan permintaannya sudah dipenuhi,” ujarnya. (rindra/balipost)
