DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali terpaksa menunda soft opening RS Bali Mandara (RSBM), Sabtu (28/10) ini. Menyusul keputusan warga Sanur yang tetap melanjutkan keinginan untuk demo.

Masyarakat menuntut kuota 10 persen lowongan pekerjaan di RSBM yang sebelumnya dijanjikan Tim Sosialisasi dari Pemprov. Sementara Pemprov khususnya gubernur membantah telah memberikan janji seperti itu.

“Launching ditunda daripada didemo. (Sampai kapan?) Tergantung sampai pakedek pakenyum,” ujar Gubernur Bali Made Mangku Pastika usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (28/10).

Baca juga:  "One Stop Health Service" Taraf Internasional akan Dibangun di Sanur

Sehari sebelumnya, sejumlah perwakilan warga Sanur telah bertemu dengan gubernur. Terkait masalah ini gubernur bahkan sampai meminta maaf. Selain itu, gubernur juga akan memprioritaskan 19 formasi di tahun 2017 dan 40 formasi di tahun 2018 untuk warga Sanur. Kendati, tetap ada seleksi untuk formasi tenaga medis dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk formasi lain.

Menurut Pastika, dirinya diminta datang ke Pantai Mertasari tempat warga berkumpul untuk mendemo RSBM. Pasalnya, warga tidak percaya dengan apa yang disampaikan perwakilan mereka saat bertemu dengan dirinya.

Baca juga:  Dua Zona Merah Kembali Tambah Korban Jiwa COVID-19

“Kalau saya juga disitu tidak dipercaya, mereka akan ngeluruk juga ke RS. RS didemo kan tidak baik, dokternya cemas, nanti dokternya grogi,” jelasnya.

Pastika kembali menegaskan bila pihaknya tidak pernah menjanjikan kuota 10 persen. Si pemberi janji bahkan disebutnya gila. Penetapan kuota untuk tenaga kerja rumah sakit tidaklah bijaksana sebab menyangkut nyawa manusia.

Oleh karena itu, tenaga yang terpilih harus benar-benar qualified dan memenuhi persyaratan. Namun, dikatakan tidak ada salahnya jika tenaga qualified itu adalah masyarakat setempat karena mereka tidak perlu lagi menyewa tempat kos dan lebih dekat dengan RSBM.

Baca juga:  Kapolda Jatim : Masih Ada Sejumlah Bom Aktif

“Tidak semua boleh diterima, harus melalui tes atau seleksi. Kalau tenaga lain bukan medis bisa diterima sepanjang memenuhi syarat. Tidak ada istilah persen, kalau ternyata tidak mampu masak mau dipaksa,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *