JAKARTA, BALIPOST.com – Pakar Kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mempertanyakan rasa nasionalisme para birokrat dan pejabat Indonesia yang memberi izin proyek reklamasi. Dia menyebut rasa kebangsaan para birokrat itu telah tenggelam ke dasar laut.
“Suara orang yang mendukung reklamasi ini tenggelam (kebangsaannya), enggak ada harga diri,” kata Muslim Muin dalam diskusi ‘Stop Reklamasi Teluk Jakarta’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).
Meski reklamasi Teluk Jakarta sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto dengan terbitnya Keppres 52/1995, menurut Muslim proyek sebetulnya dilanjutkan setelah adanya masukan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia untuk di era reformasi.
Setelah itu, sejumlah pengusaha lokal memanfaatkannya dengan menyelipkan proyek reklamasi di kawasan Teluk Jakarta. “Yang didengar itu Belanda, padahal masukan bangsa Belanda itu ngawur,” kata Muslim.
Muslim menyesalkan para pejabat seolah tutup mata dengan motif para pengusaha di balik proyek tembok raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab Giant Sea Wall dan reklamasi bukanlah solusi dari masalah yang dihadapi Jakarta.
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengaku ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk memberi pandangan tentang pertimbangannya menolak reklamasi Teluk Jakarta.
Untuk itu, Ia meminta sejumlah pegiat yang aktif dalam persoalan ini membentuk tim yang terdiri dari LSM, akademisi dan organisasi profesi terkait seperti nelayan untuk bersama-sama bergabung dalam rangka mendesak langsung penolakan reklamasi Teluk Jakarta kepada Presiden Jokowi.
“Jadi nanti minta waktu ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi di tengah kesibukannya blusukan, kami akan blusukan ke Istana,” kata Amien.
Mantan Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan pertemuan langsung dengan Presiden dinilai lebih efektif daripada bertemu pejabat di bawah presiden termasuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
“Pak Jokowi pusat kekuasaan. LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) cuma kepanjangan tangan dan penyambung lidah Jokowi. Jadi, tim ini (IRESS cs) nanti harus ketemu Jokowi,” tegas Amien yang dikenal sebagai tokoh reformasi ini.
Di tempat sama, mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi, Sudirman Said menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha sudah di luar kepatutan. Senada dengan Muslim, ia pun tidak melihat adanya rasa kebangsaan pada para pejabat pemerintah terkait dengan masalah reklamasi.
“Jadi kalau ada yang membela reklamasi lebih semangat dari pengembangnya, menurut saya itu bagian dari menurunnya kepatutan dalam bernegara. Saya takut ini jadi tren,” kata Sudirman Said yang juga mantan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).(hardianto/balipost)
