SINGARAJA, BALIPOST.com – Sejumlah anggota Paguyuban Sopir Material (PSM) Singaraja mendesak agar harga material di depo Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula diturunkan. Alasannya, setelah menjual di Singaraja konsumen menolak membeli karena harganya melonjak mencapai Rp 2,4 juta tiap truk isi delapan kubik.
Anggota PSM sendiri sebelumnya telah menyepekati bahwa sejak status awas Gunung Agung pengambilan meterial diizinkan sampai di depo Sambirenteng dengan harga meterial Rp 1,3 hingga Rp 1,4 juta tiap truk. Sejak kesepakatan itu ditandatangani, anggota PSM curiga kalau ada beberapa oknum sopir material dari Karangasem menjual material ke Singaraja dengan harga sama ketika anggota PSM membeli material di depo Sambirenteng.
Desakan itu disampaikan oleh sekitar 10 orang perwakilan anggota PSM Singaraja kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) Jumat (3/11).
Sayang, karena Bupati sedang tugas dinas di luar kota, anggota PSM diterima Asisten III Setda Made Astasemadi bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan, M.P.
Dalam pertemuan itu, Ketua PSM Gede Tirta mengatakan, kesepakatan sopir dari Singaraja mengambil material di depo Sambirenteng sejak status awas Gunung Agung. Setelah pemerintah kembali menurunkan status menjadi siaga, pihaknya belum mendapat kepastian apakah kembali diizinkan untuk mengambil material di lokasi galian di Karangasem. Sejak mengikuti kesepakatan itu, Trta dan rekan-rekannya mengaku selalu merugi. Ini karena harga pembelian material di depo Sambirenteng mencapai Rp 1,4 juta untuk pasir super dan Rp 1,3 juta untuk jenis pasir cor.
Harga pembelian itu diakuinya terlalu mahal dan setelah dijual di di Singaraja dan sekitarnya sulit laku karena harganya mencapai Rp 2,4 juta. Sejak itu, anggotanya tidak mendapat pesanan. Hanya beberapa anggotanya yang medapat pesanan dan untuk mendapatkan harga lebih murah mereka mencari material ke Batur, Kintamani (Bangli) hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).
“Harga di depo Sambirenteng itu terlalu tinggi. Dari modal pembelian itu kita jual di Singaraja agar dapat untung konsumen malah menganggap mahal sekali. Sudah sebulan anggota tidak dapat pesanan dan kalau ada pesanan anggota kami ambil ke Batur atau Banyuwangi,” jelasnya.
Di tengah harga material di depo Sambirenteng melambung tinggi, Tirta dan rekannya malah menemukan oknum sopir material dari Karangasem dan sekitarnya bebas menjual pasir ke Buleleng. Dari temuannya di lapangan oknum sopir asal Karangasem mengambil material di galian dengan harga antara Rp 700.000 hingga Rp 800.000 per truk. Sampai di Singaraja harganya menjadi Rp 1,4 juta hingga paling mahal Rp 1,5 per truk. Situasi ini otomatis membuat konsumen kebanyakan memasan material dari sopir Karangasem.
Sementara, sesuai kesepakatan sopir Karangasem tidak diizinkan menjual ke Singaraja. “Kalau kami dikasi ngambil di depo dengan harga Rp 1,3 atau Rp 1,4 juta, tapi oknum sopir Karangasem menjual ke Singaraja dengan harga material di depo, sehingga kami tidak dapat apa. Sepinya pesanan karena konsumen beli dari sopir Karangasem yang harganya lebih rendah dari yang kita tawarkan,” tegasnya.
Atas kondisi itu, Tirta mendesak kepada Bupati Buleleng agar mengkomunikasikan kondisi itu dengan pihak terkait di Karangasem. Dia pun meminta kalau sopir Singaraja tetap mengambil di depo Sambirenteng harga pembeliannya agar diturunkan dari harga sekarang ini.
Selain itu, dugaan pelanggaran kesepakatan oleh oknum sopir Karangasem agar ditindaklanjuti, sehinga situasi lapangan tetap kondusif tidak terjadi gesekan antar sesama sopir Singaraja dan Karangasem. “Kami minta harga material di depo ditekan dan sopir Karangasem tetap mengambil dari galian sampai di depo. Kalau sopir lokal di Karangasem menjual ke Singaraja juga harus mengambil di depo, sehingga harga stabil dan ekonomi tetap jalan,” jelasnya.
Menanggapi permintaan anggota PSM itu, Asisten III Setda Buleleng Made Astasemadi berjanji akan melaporkan sekaligus memohon petunjuk kepada Bupati Putu Agus Suradnyana. Dia memastikan keluhan PSM itu akan segara ditindaklanjuti dengan segara mengajukan surat kepada instanasi terkait di Pemkab Karangasem.
Menunggu kordinasi itu, Astasemadi meminta agar anggota PSM tetap menjaga situasi di lapangan dan tetap bekerja kendati keuntungan menjual material tidak sama dengan sebelumnya akibat situasi Gunung Agung. Dengan demikian, pasokan material tetap normal dan proyek pemerintah atau kebutuhan material di konsumen langsung tetap terpenuhi seperti sebelumnya. (mudiarta/balipost)
