MANGUPURA, BALIPOST.com – Puluhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, diaudit oleh tim akuntan publik yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Upaya ini guna mengetahui kondisi riil lembaga keuangan bukan bank ini.
Kabag Perekonomian Setda Badung, Sagung Rosyawati, mengaku menurunkan tim untuk melakukan audit LPD. Setidaknya, 91 LPD dari 122 LPD yang diaudit selama 2017. “Sisanya akan diaudit tahun 2018. Audit dilakukan pihak ketiga dengan biaya penuh dari Pemkab Badung. Proses audit masih berlangsung sampai saat ini,” ujar Sagung Rosyawati, Jumat (3/11).
Disebutkan, audit dilakukan langsung oleh akuntan publik yang diperoleh berdasarkan hasil lelang. Proses audit dibagi dalam tiga paket, di mana akuntan publik setiap paketnya berbeda-beda berdasarkan hasil lelang. “Untuk audit (LPD) saat ini sudah jalan. Tahun ini target kita baru 91 LPD dari 122 LPD di Badung. Untuk sisanya kita lakukan tahun depan. Audit kita bagi 3 paket. Sekarang ketiganya sudah jalan,” paparnya.
Hanya saja, Sagung Rosyawati mengaku hingga kini belum menerima laporan perkembangan terakhir dari proses audit ini. Namun, pihaknya memastikan audit akan tuntas hingga akhir tahun ini. “Belum saya cek (laporan terakhir -red). Kami juga tidak ikut melakukan audit. Semua dilakukan akuntan,” ucapnya.
Hasil dari audit, jelas Sagung Rosyawati sesuai perintah Bupati Badung akan diserahkan langsung kepada Bendesa Adat sebagai penanggung jawab LPD. Dengan audit ini pihaknya berharap desa adat sebagai pemilik lembaga keuangan adat di desa ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan LPD.
“Hasil audit kami serahkan langsung ke desa adat. Nanti ini bisa mereka gunakan sebagai referensi untuk mengetahui kondisi riil LPD sekaligus evaluasi kinerja pengelolaan LPD mereka,” katanya.
Dan Rosyawati pun mengimbau semua LPD supaya tidak takut dievaluasi. Pasalnya, evaluasi ini demi kebaikan LPD. “Jangan khawatir, audit ini tidak ada kaitan dengan bantuan. Jadi jangan takut diaudit. Ini murni untuk intern LPD itu sendiri. Tidak dipublikasikan kok,” ujarnya.
Hasil audit ini, tambah dia juga tidak akan mempengaruhi bantuan-bantuan yang akan dikucurkan kepada LPD. Pemkab Badung murni ingin membantu semua LPD untuk mengetahui kondisi riil pengelolaan keuangan mereka dengan memberikan tim audit secara gratis. (Parwata/balipost)
