NEGARA, BALIPOST.com – Kawasan pantai Gilimanuk kini semakin tergerus abrasi. Wilayah yang paling rawan berada di Lingkungan Jineng Agung. Permukiman ini merupakan satu dari banjar paling awal di Gilimanuk.
Sejatinya warga sudah bosan mengharapkan bantuan, lantaran tak kunjung terealisasi. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Apalagi saat ini jalan yang sebelumnya menghubungkan pasar Gilimanuk dengan permukiman sudah putus.
Bahkan air juga sudah masuk ke rumah-rumah warga. Beberapa waktu lalu, lantaran kecewa bantuan tak segera turun warga memasang spanduk di sejumlah titik. Spanduk yang mengatasnamakan Semeton Gilimanuk Bersatu saat itu menagih janji penanganan abrasi di lingkungan tersebut. Menurut warga, spanduk itu secara spontan dipasang oleh warga yang terdampak abrasi.
Desakan itu sangat wajar. Pasalnya sudah bertahun-tahun rumah mereka digempur ombak, tetapi tidak ada penanganan. Tinggal menunggu temapat tinggal yang mereka tempati bertahun-tahun itu lenyap. Justru di sisi Timur lebih dahulu ditangani dengan pemasangan senderan batu armor. Padahal yang di Jineng Agung sejatinya lebih parah dan banyak warga yang menetap disana. Kondisi ini juga menimbulkan kecemburuan warga. “Mengapa justru yang disana disender, padahal disini banyak rumah yang terdampak juga,” terang Yati, salah seorang warga.
Dari pengamatan akhir pekan lalu, kondisi pantai di Gilimanuk tersebut memang sudah porak-poranda. Banyak bangunan yang ambruk dan tanah tergerus termasuk buis-buis untuk pelindung sementara hancur. Lantaran tak ada pelindung, air dengan mudah masuk ke rumah-rumah warga.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jembrana, I Wayan Darwin dikonfirmasi mengatakan pemerintah sudah berulangkali mengusulkan penangaan abrasi di Gilimanuk ini. Berikut titik-titik abrasi lainnya yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Jembrana.
“Pertengahan bulan ini kami akan ke Lombok untuk pertemuan Balai-balai di wilayah Indonesia Timur, setelah itu baru kita bisa pastikan apakah dapat (penanganan abrasi),” ujar Darwin.
Pemerintah daerah untuk penanganan abrasi ini bergantung dari pusat, selain biayanya yang cukup besar juga kewenangan ada di PU Pusat. (surya dharma/balipost)
