SINGARAJA, BALIPOST.com – Tahun 2018 mendatang pendapatan Pemkab Buleleng turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dari rancangan APBD Induk 2018 total pendapatan di Bali Utara turun drastis mencapai Rp 88 miliar. Meski pendapatan turun, pemkab tetap optimis dapat menjalankan program pembangunan, terutama yang sudah ditetapkan dalam program skala prioritas.
Ketua Tim Anggaran Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ir. Dewa Putu Ketut Puspaka, M.P, Senin (13/11) usia rapat di DPRD Buleleng mengatakan, penurunan pendapatan ini dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas jatah kucuran dana ke daerah. Penurunan yang sangat signifikan itu seperti Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) turun menjadi Rp 30 miliar lebih.
Padahal dari perencanaan awal Buleleng mendapatkan DBHP dari pemerintah pusat sebesar Rp 35 miliar lebih. Selain itu, jatah Dana Aloksi Khusus (DAK) tahun 2018 untuk Buleleng diturunkan sebesar Rp 49 miliar lebih. Hal yang sama juga terjadi untuk jatah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami penurunan hingga Rp 17,2 miliar lebih. “Semua penurunan ini sudah kita sampaikan kepada dewan dan ini memang karena kebijakan pusat yang juga melaksanakan program skala prioritas, sehingga berimbas ke daerah,” katanya.
Menurut Puspaka, penurunan pendapatan itu secara otomatis mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan dalam satu tahun mendatang. Untuk itu, dalam pembahasan rancangan APBD ini pihaknya bersama Banggar DPRD telah menyamakan persepsi agar walau pendapatan turun namun program pembangunan tetap berjalan.
Satu komitmen pemerintah bersama dewan bagaimana program yang masuk skala prioritas tahun 2018 mendatang ditargetkan tetap berjalan, sehingga tidak lagi ditemukan program yang ditunda hanya karena pendapatan turun. Untuk menyempurnakan alokasi anggaran, pihaknya menugaskan Badan Perencana Pembangunan dan Litbang melakukan penghitungan termasuk melakukan pergeseran anggaran dengan tetap mempertimbangkan program skala prioritas.
Untuk mendorong pembangunan di tengah keterbatasan pendapatan itu, pemkab mencoba mengkreasikan bagaimana pembangunan yang dijalankan mampu memberikan stimulus kongkrit untuk investasi swasta dan masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku prihatin dengan penurunan pendapatan di tahun 2018 mendatang. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula ini mengatakan di tengah kondisi sulit ini, pemerintah daerah bersama jajarannya dituntut bekerja lebih keras agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai perencanaan yang ada.
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah daerah bisa berinovasi program pembangunan, utamanya yang sudah masuk skala prioritas, sehingga tidak ada kesan pembangunan yang berkali-kali ditunda dengan alasan anggaran. “Kita prihatin sekali karena pendapatan turun ini karena memang jatah dana pusat juga menurun. Pemeirntah harus lebih giat lagi bekerja, dan satu usulan kami agar program skala prioritas tidak lagi ditunda-tunda,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
