JAKARTA, BALIPOST.com- Wakil Presiden Jusuf Kalla merangkap anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla mengatakan Partai Golkar memerlukan ketua umum baru terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto. Penegasan disampaikan mantan Ketua umum Partai Golkar itu menyusul upaya pemangilan paksa oleh KPK dan beredarnya surat penangkapan Setya Novanto, namun ketua umum Partai Golkar itu menghilang hingga saat ini saat akan ditangkap di kediamannya Rabu malam (15/11).
“Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Ketua umum menghilang bagaimana partainya?” kata Wapres Jusuf Kalla usai menjadi pembicara pada Rakernas Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11).
Namun, ia menyerahkan masalah pergantian Ketua Umum Golkar tersebut kepada pengurus partai karena menurutnya hal itu merupakan masalah internal Golkar. “Itu urusan Golkar lah, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya,” katanya lagi.
JK juga mengkritik soal upaya Novanto menghilangkan diri dari kejaran penyidik KPK. “Tentu harus kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan harus siap. Itu apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jangan seperti ini. Ini kan tindakan yang membuat tanda tanya untuk semua masyarakat. Bagaimana kewibawaan di masyarakat,” kritiknya.
Kepada kader Golkar, ia menyarankan agar bersikap tenang dan tetap solid. Ia juga meminta agar Setya Novanto bersikap kooperatif agar Partai Golkar tetap dipercaya rakyat. “Ya harus tetap solid tapi juga kepemimpinan harus taat hukum. Agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya,” tegasnya.
Sebab, menurut JK apabila persoalan dibiarkan terus menerus berlarut-larut maka imbasnya terhadap krisis kepercayaan rakyat kepada partai. “Pasti, pasti (berpengaruh negatif kepada kepercayaan rakyat). Semalam itu (upaya penangkapan paksa penyidik KPK di kediaman Setya Novanto) kampanye negatif untuk Golkar. Sepanjang jam 10 sampai itu, itu kampanye negatif bagi Golkar,” kata JK.
Soal siapa calon ketua umum pengganti, JK mengatakan itu hak internal partai, tetapi menurutnya ketua umum bisa dimunculkan bila ketua umum saat ini menghilang. “Iya ketua umum. Ketua umum menghilang bagaimana partainya. Masa partainya hilang juga, mesti ada pemimpin yang baru muncul. Itu hak internal,” katanya.
Mengenai kemungkinan rencana digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru, JK mengatakan sangat tergantung kemauan politik kader.
“Itu tergantung Golkar. Tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Pimpinannya lari harus ada pimpinan baru,” kata JK yang menampik tuduhan sejumlah kader Golkar bahwa dirinya hanya membuat gaduh karena pernyataan-pernyataannya sering mengkritik kepemimpinan Golkar saat ini.
Seperti diketahui, Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada Jumat (10/11). KPK bahkan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP itu.
Penyidik KPK juga mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam, namun hingga saat ini Setnov belum diketahui keberadaannya. (hardianto/balipost)
