JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan belum ada rencana menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Gokar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penahanan kepada Novanto dan dorongan sejumlah kader.
“Terlalu dini berbicara itu (munaslub pergantian ketua umum). Walaupun ada kader-kader yang sudah nggak sabar ingin mendorong. Saya bilang sabar karena munaslub itu kan ada prosesnya,” kata Mahyudin.
Menurut Mahyudin, ada persyaratan untuk bisa menggelar munaslub sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar yaitu apabila ada usulan atau permintaan yang disetujui 2/3 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia.
Namun sejauh ini, berdasarkan pertemuan antar DPD I di Hotel Mandarin, Jakarta pada Kamis (16/11), DPD-DPD I Golkar masih solid dengan kepengurusan Partai Golkar saat ini. “Faktanya waktu kemaren malam di Mandarin itu saya dengar Pak Idrus (mengatakan) bahwa DPD I masih sepakat untuk solid mendukung kepengurusan hasil munas Bali ini sampai 2019, jadi belum ada cita-cita mau munaslub. Itu nggak ada,” kata Mahyudin.
Wakil Ketua MPR RI ini menolak berandai-andai ketika ditanya, nasib Golkar yang akan makin terpuruk dengan status penahanan serta sakitnya Novanto. Menurutnya, semua pihak harus mengedepankan asas praduga yak bersalah. Apalagi, saat ini Novanto sudah mengajukan kembali praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangkanya kembali itu.
“Ya penahanannya kan 20 hari ke depan, kan dua hari ke depan kan juga ada proses praperadilan, ya kalau dalam praperadilan menang lagi kan keluar lagi dari tahanan, makanya kan masih ada azas praduga tak bersalah, sabar aja kan. Tapi kami optimistis mudah-mudahan mendoakan mas Novanto bisa menang di praperadilan nanti,” katanya.
Sebelumnya, dua senior di Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung yang kini duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar menginginkan dilakukannya pergantian Ketua umum Partai Golkar. Dua mantan Ketua umum Partai Golkar itu juga menilai perlu digelar munaslub.
Akbar Tanjung mengatakan Golkar mesti memiliki pemimpin yang baik dan berintegritas, untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu Serentak tahun 2019. “Bila mana partai bisa dipimpin oleh orang yang bisa memimpin dengan baik, maka 2018 dan Pemilu 2019 bisa lebih baik untuk Golkar,” kata Akbar.
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan, pihaknya menjadwalkan bakal menggelar rapat pleno pekan depan. “Kita jangan, gegabah, ini demi Golkar,” tegas Nurdin.
Senada dengan Akbar Tanjung, mantan Ketua umum Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta dilakukan pergantian ketua umum. Namun, ia menyerahkan masalah pergantian Ketua Umum Golkar tersebut kepada internal partai. “Itu urusan Golkar lah, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya,” katanya.
Menurut JK apabila persoalan Setya Novanti dibiarkan berlarut-larut maka imbasnya pada krisis kepercayaan rakyat kepada partai. “Pasti, pasti (berpengaruh negatif kepada kepercayaan rakyat),” kata JK.
Ia mengibaratkan insiden penangkapan Setya Novanto oleh KPK, kemudian Novanto berupaya menghilangkan diri seperti kampanye negatif terhadap Golkar. (Hardianto/balipost)
