SEMARAPURA, BALIPOST.com – Program city tour yang telah di-launching Pemkab Klungkung pada Oktober lalu rupanya belum sepenuhnya diminati wisatawan. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan minimnya kunjungan ke Desa Wisata Kamasan yang menjadi salah satu objek yang “dijual”. Dihadapkan kondisi ini, keberadaan dua shuttle bus yang dibeli Pemkab senilai ratusan juta rupiah terancam mubazir.
Perbekel Kamasan, Ida Bagus Ketut Danendra mengatakan sejak program tersebut bergulir, kunjungan wisatawan ke desanya dengan menggunakan shuttle bus hanya sekitar tiga kali. Tak ada yang jumlahnya sampai membludak. “Tamu kan turunnya di kota. Yang datang kesini sangat sedikit. Kalau tidak salah hanya tiga kali,” terangnya.
Ditengah situasi itu, pihaknya terus memaksimalkan promosi. Potensi desa juga terus digali. Ini pun diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Penataan telajakan juga ada. Beberapa tarian juga dibangkitkan lagi,” ucapnya.
Kepala Dinas Parwisata Klungkung, Nengah Sukasta mengungkapkan program yang di-launching pada 23 Oktober lalu inisudah rutin dtawarkan kepada wisatawan yang berkunjung Objek Wisata Kertha Gosa. Namun itu belum banyak yang melirik. Mereka beralasan keterbatasan waktu.
“Shuttle bus standby terus. Begitu ada tamu selalu ditawarkan mau ke Kamasan, Tukad Unda atau yang lain. Tapi banyak yang beralasan keterbatasan waktu. Paling tidak kami sudah berkeinginan untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau belum dinikmati, ya ini usaha kita bersama,” jelasnya.
Mantan Kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Klungkung ini menyatakan untuk menikmati city tour, wisatawan masih dikenakan dikenakan retribusi lama. Untuk dewasa sebesar Rp 12 ribu dan anak Rp 6 ribu. Lebih murah dari tarif terbaru yang masih diverifikasi Pemprov, yakni dewasa 50 ribu dan anak Rp 12 ribu. “Ini jadi satu paket. Kalau wisatawan ingin ke Museum Gunarsa atau Desa Tihingan, tetap diantar,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Klungkung dalam pendapat akhirnya terhadap Ranperda APBD 2018 yang dibacakan I Wayan Tugas meminta pemkab untuk lebih fokus menangani program tersebut. “Antarobjek harus terintegrasi,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
