GIANYAR, BALIPOST.com – Bali tercatat sebagai satu dari 10 provinsi yang dianggap berhasil mewujudkan demokrasi. Terutama dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai indeks demokrasi dengan kategori Kebebasan Sipil Tertinggi selama tahun 2016.

“Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan pada kategori Kebebasan Sipil Tertinggi. Pemerintah pusat menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, Rabu (6/12).

Baca juga:  Senderan Jalan Tergerus, Warga Minta Dipasangi Plang dan Diperbaiki

Menurut Mahendra, Bali meraih nilai terbaik pada kategori Kebebasan Sipil Tertinggi bersama Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Utara. Indeks Demokrasi Indonesia adalah hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Asesmen terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009. Aspek-aspek yang diukur dalam indeks adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel. Sedangkan, indikator dari ketiga aspek tersebut, yakni peristiwa atau kejadian, atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi.

Baca juga:  Pastikan Wisata Heli Aman, Pemerintah Bali Bentuk Satgas Layang-Layang

“Penelitian dilakukan dengan tinjauan berita media massa, review dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan,” jelasnya.

Mahendra menambahkan, hal itu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), para pakar atau ahli, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akademisi. Sementara Penghargaan Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia Terbaik di Indonesia Tahun 2016 diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Bali yang diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dewa Putu Sunartha di Balairung Kirana, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12). (Rindra Devita/balipost)

Baca juga:  SE Nomor 17 Tahun 2021, Kebijakan Gubernur Koster Entaskan Kemiskinan "Nyegara-Gunung"
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *