MANGUPURA, BALIPOST.com – Erupsi Gunung Agung yang berdampak pada penciutan karyawan, khususnya di sektor pariwisata menjadi perhatian serius Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali. Organisasi yang menaungi para pekerja ini mewanti-wanti para pengusaha yang bergerak agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK akibat lesunya ekonomi.
Ketua DPC FSP-Bali Kabupaten Badung, Wayan Suyasa, mengatakan para pengusaha selayaknya bijaksana menyikapi kondisi ini agar pekerja tidak menjadi korban PHK. Bagaimana pun kondisi ekonomi, pekerja yang sudah bertahun-tahun berbuat untuk perusahaan wajib mendapat perhatian dan perlindungan dari tempatnya bekerja.
“Kami dari Federasi Serikap Pekerja Bali berharap tidak ada PHK dengan kondisi pariwisata saat ini (melemah, red),” tegas Wayan Suyasa usai memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) FSP Bali yang ke-12 di Denpasar, Minggu (10/12).
Menurutnya, perusahaan tidak boleh seenaknya melakukan PHK ketika kondisi pariwisata terpuruk. Sebab, para pekerja memiliki andil dalam memajukan perusahaan selama bertahun-tahun. “Jadi, menurut kami kurang elok kalau sekarang di PHK gara-gara kondisi sulit,” katanya.
Suyasa yang Ketua Komisi I DPRD Badung ini berharap, pengusaha bisa menyiasati kondisi yang diakibatkan oleh bencana alam, sehingga pekerja tidak dirugikan secara sepihak. Terlebih, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan diperhatikan hak-haknya. “Saat pariwisata bagus, pengusaha kan untung. Sekarang kondisinya begini, kami rasa aset itu bisa digunakan, sehingga tidak perlu ada PHK,” ungkapnya seraya berharap erupsi Gunung Agung segera selesai.
“Dengan begitu, kondisi pariwisata yang tengah terpuruk bisa bangkit, sehingga ekonomi Bali secara makro bisa kembali pulih dan bangkit kembali,” tegasnya.
Kalangan wakil rakyat di DPRD Badung, juga berharap tidak ada PHK. Sebab, bila PHK besar sampai terjadi, maka ekonomi Bali secara makro akan lumpuh, karena mayoritas masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. “Kami berharap pelaku dan pengusaha pariwisata tidak gegabah dalam melakukan PHK. Pariwisata yang lesu akibat bencana erupsi Gunung Agung bisa disikapi secara arif dan bijaksana oleh para pengusaha,” jar Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra.
Politisi Golkar ini mengakui, dampak dari erupsi Gunung Agung membuat sejumlah hotel dan restoran mulai memangkas jam kerja karyawan menjadi 15 hari kerja per bulan. “PHK akan memunculkan masalah baru. Pasti sektor lain juga akan kena dampaknya. Dan masyarakat miskin baru akan bermunculan,” ucapnya.
Menurutnya pengusaha agar mensiasati PHK dengan melakukan pengurangan jam kerja. Dengan begitu, tidak ada pekerja yang sampai kena PHK. “Pengusaha harus pintar-pinta cari solusi. Jangan buru-buru PHK. Alangkah baiknya jamnya kerja diatur,” pungkasnya.(parwata/balipost)
