PEMERINTAH Kabupaten Klungkung melirik program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang diterapkan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, program tersebut efektif untuk menghindari kecemburuan dengan desa yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat.
Khusus di Kabupaten Klungkung, infrastruktur kelurahan langsung ditangani pemkab. Namun itu dipandang masih perlu peningkatan. Perpaduan dengan PIK dinilai menjadi langkah strategis. Pemkab memberikan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD. “Ini juga penting untuk menghindari munculnya keinginan kelurahan untuk berubah status menjadi desa dengan alasan supaya mendapatkan dana desa dari pemerintah,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Klungkung, I Ketut Suadnyana saat mendampingi Wabup Klungkung, Made Kasta melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Senin (11/12).
Pola pendekatan pemerataan dan berkeadilan dalam pembangunan juga dinilai harus terus mendapatkan perhatian. Ini untuk menghindari terjadinya kecemburuan dari masyarakat.
Sementara itu, Wabup Kasta mengatakan pada kunjungannya itu, Pemkab juga menggali informasi tentang pengelolaan pelabuhan yang banyak ditemui di Batam. Ini sebagai bekal untuk mendukung rencana pembangunan pelabuhan segi tiga emas yang menjadi akses transportasi antara Klungkung daratan dengan Kepulauan Nusa Penida. “Batam ini kan dijadikan tempat menyebrangan ke negara tetangga, seperti singapore. Kami ingin tahu pengelolaannya,” katanya.
Tak hanya itu, Wabup asal Desa Akah, Klungkung ini juga menanyakan pembangunan infrastruktur lain maupun langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan disini bisa diterapkan di Klungkung,” ungkapnya yang juga didampingi kadis terkait.
Sekretaris Kota Batam, Jefridin yang menerima kunjungan menjelaskan pengelolaan pelabuhan dilakukan dengan melibatkan Badan Pengusahaan Batam. Sedangkan untuk pemenuhan air, ada dengan pengolahan air hujan yang tertampung di waduk. “Disini tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah. Untuk air, bisa tercukupi dengan pengolahan,” terangnya.
Pada pertemuan itu, Jefridin juga tertarik bekerjasama dengan Pemkab Klungkung dalam sektor pariwisata yang belakangan mulai berkembang pesat. Ini dinilai penting untuk mencapai target kunjungan yang tahun ini mencapai 1,5 juta orang. “Dengan kerja sama, kami berharap wisatawan yang berkunjung ke Klungkung, bisa lanjut berkunjung kesini,” ungkapnya.
Menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota dengan APBD Rp 2,6 triliun ini salah satunya dilakukan dengan peningkatan infrastruktur dan penataan secara berkelanjutan. Ini pun diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. (Adv/balipost)
