Menurut Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata, Rabu (13/12), memang ada sejumlah proyek fisik yang digagas Pemkab Bangli gagal terlaksan. Salah satunya penataan Objek Wisata Penelokan, Kintamani.
Mengingat, masih ada program fisik yang tertunda tahun ini, di 2018 pihaknya tidak ingin lagi melihat ada kegiatan fisik yang terlambat maupun tertunda. “Kita minta kinerja para pegawai bisa lebih ditingkatkan lagi. Terutama ASN yang OPD-nya banyak kegiatannya gagal. Karena kita tidak ingin ada kegiatan yang dirancang pada 2018 terlambat dan tertunda seperti tahun ini,” tegas Ngakan Kuta.
Dia menjelaskan, selain berharap supaya tidak ada lagi kegiatan fisik yang gagal terlaksana tahun depan, pihaknya juga meminta eksekutif supaya melakukan evaluasi terhadap sejumlah program yang diluncurkan tahun ini. Pihaknya juga sangat menyayangkan dana DAK sebesar Rp 64 miliar lebih tidak turun dari pemerintah pusat. “Kita tidak tahu apa permasalahannya, sehingga dana DAK itu tidak dibayarkan. Mungkin saja terjadi keterlambatan pelaporan yang diminta pusat atau mungkin usulan tidak dikawal ke Jakarta dan lemahnya lobi-lobi di pusat,” terangnya.
Ditegaskan Kutha Parwata, pada tahun 2018, DAK untuk Bangli nol. Sehingga dengan berkurangnya sumber pembiayaan infrastruktur juga dipastikan akan berdampak pada penyelesaian hotmix. “Kalau DAK itu tidak ada, APBD akan berat membiayai program Bupati. Bisa-bisa hotmik yang dicanangkan bupati tidak bisa dituntaskan 2018 karena tidak ada dana. Padahal jalan kabupaten sesuai SK Bupati tahun 2013 harus tuntas 2018,” katanya. (Eka Parananda/balipost)
