SURABAYA, BALIPOST.com – Tahun 2017 segera berakhir. Banyak instansi pemerintah melakukan evaluasi program kerja 2017 dengan mengingatkan jajarannya untuk tidak melupakan program revolusi mental yang telah digagas Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya. Revolusi mental harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penegasan itu dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, saat membuka rapat koordinasi terbuka bidang koperasi dan UMKM di Garden Palace Hotel Surabaya, Kamis (14/12) siang.
Ia Mengklaim mengemban mandat Nawacita ke-6, dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan Nawa Cita menggerakkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tiga program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, 2017 yaitu pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan, dan pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional. “Ketiganya sudah kami jalankan dalam berbagai program strategis,” kata Puspayoga.
Dalam melakukan reformasi koperasi, Kemenkop UKM telah memperbaiki dan membangun database sistem koperasi melalui online database sistem (ODS) untuk mendapatkan data koperasi yang akurat. Setelah pemutakhiran ODS, dihasilkan data koperasi aktif 153.171 unit, dan koperasi dibubarkan 40.013 unit.
Selain itu, Puspayoga, meyakini tingkat suku bunga yang rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengakses kredit usaha rakyat. Bunga KUR yang rendah dan proses yang mudah menjadi daya tarik bagi pelaku koperasi dan UMKM untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usaha.
“Lha kalau bunga besar, siapa yang mau usaha. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen. Bahkan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen,” imbuhnya.
Dengan adanya program KUR rendah diharapkan bagi koperasi dan UMKM ini dapat membantu pembiayaan pelaku usaha, sedangkan bagi pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kalau satu nasabah itu menambah satu tenaga kerja, dengan Rp 75 triliun berarti sudah menambah 33 juta tenaga kerja,” jelas menteri asal Bali itu.
Ia mengingatkan, peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan melalui program KUR mikro. Untuk menjangkau UMKM di berbagai sektor dalam hal bantuan pendanaan serta memperluas pelayanan perbankan penyaluran KUR bagi UMKM, maka pemerintah menambah jumlah bank penyalur KUR termasuk Bank Pembangunan Daerah dan koperasi.
Seperti diketahui, Kemenkop UKM telah merealisasi percepatan penyaluran KUR. Berdasarkan data penyaluran KUR telah mencapai Rp 69,6 triliun atau 65,5% dari total target KUR sebesar Rp 106,2 triliun kepada 3.098.515 juta debitur.
Ditambahkan Puspayoga, program strategis yang dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan dampak pada peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71 persen pada 2014 naik menjadi 3,99 persen pada 2016, serta rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 masih 1,65 persen melonjak menjadi 3,01 persen.
Tiga program reformasi total koperasi inilah yang menjadi priorits kemenkop yakni Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan menjadi hal penting yang ditekankan oleh Puspayoga dalam rangka meningkatkan sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun meningkatkan rasio kewirausahaan. (Kmb/bambang wili/bali post)
