JAKARTA, BALIPOST.com – Usai mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, untuk membicarakan persoalan terkait Palestina. Presiden Joko Widodo menggelar keterangan pers mengenai poin-poin penting harus dijalankan oleh negara-negara OKI dalam membela Palestina dan menolak keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Presiden Jokowi meminta agar pertemuan KTTLB OKI menghasilkan tindakan nyata dan berharap negara-negara anggota OKI dapat mengupayakan perjuangan yang lebih dalam merespons situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB. “Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina,” tegas Jokowi.
Presiden menjelaskan KTTLB OKI menghasilkan sejumlah kesepakatan. “Pertama, menghasilkan resolusi OKI mengenai Al-Aqsa. Kedua, menghasilkan komunike final OKI, dan yang ketiga menghasilkan deklarasi Istanbul,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo menyerukan agar negara-negara anggota OKI mendukung penuh upaya Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan di sejumlah organisasi internasional. Dalam hal ini, negara-negara anggota OKI diharapkan untuk memulai lobi kepada negara-negara lain. “Anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan nonblok,” imbuhnya.
Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan enam usulan Indonesia di KTTLB OKI dalam pidato di forum tersebut. Keenam poin penting tersebut kembali disampaikan Presiden Jokowi. “Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang dapat diterima di mana Jerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina.
Kedua, Presiden Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
“Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI,” imbuhnya.
Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, OKI juga harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina. (Hardianto/balipost)
