DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri-menterinya dalam rapat terbatas (ratas) di Werdhapura, Sanur, Jumat (22/12) malam. Topik utama yang diangkat berkaitan dengan pariwisata di seluruh tanah air.
Lebih khusus lagi mengenai pariwisata Bali yang terdampak erupsi Gunung Agung. Ratas sendiri berlangsung secara tertutup. Awak media hanya diperbolehkan meliput kata pengantar dari presiden.
“Kenapa rapat terbatas ini diadakan di Bali, kita ingin menunjukkan kepada turis, kepada wisatawan, kepada dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8 sampai 10 km dari puncak gunung,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, banyaknya pemberitaan yang tidak akurat terkait erupsi Gunung Agung diikuti keluarnya travel ban dari beberapa negara berdampak langsung pada penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Kendati, gubernur Bali dikatakan sudah menyampaikan jika pariwisata kini sudah mulai berjalan ke arah normal.
“Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali, kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi Gunung Agung,” imbuhnya.
Secara khusus, Jokowi mengharapkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata untuk terus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada duta-duta besar Indonesia di negara sahabat. Para Dubes juga perlu dikerahkan untuk ikut menyebarkan informasi akurat menyangkut keamanan wisatawan berkunjung ke Bali dan langkah kontijensi yang disiapkan jika bencana erupsi kembali terjadi.
Langkah kongkrit lainnya, yakni mengajak pelaku pariwisata baik PHRI, Asita, maupun maskapai penerbangan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia khususnya Bali.
“Sehingga wisata di Indonesia, khususnya Bali menjadi normal kembali dan target wisatawan yang berkunjung sesuai dengan yang sudah kita kalkulasi,” imbuh Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi menambahkan, ratas membahas pula 10 destinasi baru yang mulai dikerjakan satu setengah tahun terakhir. Namun, masih perlu dimatangkan lagi mengenai tata ruang sebelum investasi atau investor masuk ke wilayah itu secara besar-besaran.
Baik menyangkut tata pemukiman, penghijauan wilayah, resort atau hotel yang akan dibangun, maupun infrastruktur-nya. Mantan Walikota Solo ini mencontohkan destinasi Raja Ampat di Papua yang belum didukung oleh kesiapan runway dan terminal di bandara setempat.
“Kedua, masalah tata kota di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain. Baik yang berkaitan dengan tata kota, maupun pemukimannya sehingga tidak campur,” jelasnya.
Menurut Jokowi, penataan kota dan tempat wisata perlu dikunci sejak awal dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, kota bisa tertata dengan bagus, wisata tetap terkendali, begitu juga daerah konservasi seperti hutan lindung dan laut bisa terlindungi seluruhnya. “Kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, penataan kota dan destinasi baru akan terarah dan lebih jelas,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
