Kepala BRG Nazir Foead saat paparan kinerja di Jakarta, Kamis (28/12). (BP/son)
JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menjalankan supervisi kepada perusahaan dalam kegiatan restorasi gambut. Sekitar 2 juta hektar lahan menjadi target restorasi yang ada di areal konsesi kehutanan dan kebun. “BRG ditargetkan merestorasi gambut yang rusak seluas kurang lebih 2 juta hektar hingga tahun 2020,” kata Kepala BRG Nazir Foead saat paparan kinerja di Jakarta, Kamis (28/12).

BRG adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Fungsi dan tugasnya, BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di tujuh provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua.

Nazir mengatakan, restorasi gambut tidak sekadar membasahi lahan gambut dan menanam kembali untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di lahan gambut. “Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan yang paling utama ekologi,” kata Nazir.

Baca juga:  Soal Cawapres, Megawati Minta Semua Pihak Bersabar

Sementara Deputi Edukasi Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Myrna A. Safitri, mengatakan, tahun ini BRG memfasilitasi 75 desa dan kelurahan di tujuh provinsi target restorasi gambut. Desa-desa itu tersebar di Riau (11 desa), Jambi (10), Sumsel (15), Kalbar (16), Kalteng (10), Kalsel (10), Papua (3). Ia mengatakan, total luas wilayah desa dan kelurahan itu 1.180.441 hektar dengan areal lahan gambut yang dikelola masyarakat sekitar 878.326 hektar. Dari luas itu, 267.111 hektar menjadi target restorasi gambut. “BRG menjalankan program Desa Peduli Gambut dimana masyarakat menjadi garda depan pemeliharaan ekosistem gambut,” katanya.

Baca juga:  Desain Baru Paspor Indonesia Diluncurkan

Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Alue Dohong menambahkaan, BRG telah melakukan upaya revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Menurut Dohong, ada 101 kelompok masyarakat (Pokmas) telah dibina untuk mengelola lahan tanpa bakar, pengembangan komoditi Iokal, perikanan air tawar, peternakan, dan budidaya lebah madu.

Sampai saat ini, kata dia, jumlah warga yang melakukan pembakaran gambut makin berkurang. Melalui revitalisasi mata pencaharian, telah tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem gambut.

Baca juga:  Bencana Tanah Longsor Mendominasi, 16 Meninggal

Sepanjang tahun ini, tambah Nazir, BRG memfasilitasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor, sekat kanal, dan penimbunan kanal. Total luas pembasahan terdampak sekitar 200 ribuan hektar, yang terdiri dari 103.476 hektar sebagai dampak pembasahan infrastruktur yang dibangun BRG dan 98.978 hektar dari kegiatan pembasahan yang dilakukan para mitra.

Sumur Bor yang dibangun, kata Nazir mencapai 5.900 unit, sekat kanal yang dibangun bersama masyarakat dan perguruan tinggi 1.849, dan kanal-kanal yang ditimbun permanen ada 110 titik. “Sampai pertengahan Desember 2017, BRG telah bekerja melakukan kegiatan restorasi dengan seluruh aspek teknis, sosial dan ekonomi pada sekitar satu juta hektar,” ungkap Nazir. (Nikson/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *