JAKARTA, BALIPOST.com – Kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengkonkosolidasikan kekuatan politik dinilai menjadi kunci kesukseskan pemerintah menjaga stabilitas politik pemerintahan. Dampaknya program-program pemerintah yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Reni Marlinawati mengatakan stabilitas politik yang terbangun baik selama tahun 2017 dapat tergambar dari relasi pemerintah dengan DPR sebagai mitra kerja pemerintah. “Proses pembahasan kebijakan program kerja pemerintah, pembahasan anggaran serta proses pengawasan oleh parlemen terhadap pemerintahan berjalan dinamis. Sikap saling menghormati berjalan ideal,” kata Reni Marlinawati saat memaparkan pandangan fraksinya atas Refleksi Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/12).
Kendati demikian, Reni berpandangan fungsi check and balances oleh DPR tetap ada sehingga lembaga wakil rakyat itu tidak dinilai hanya sebagai lembaga stempel pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla. “Bedanya, proses dialektika antara parlemen dengan pemerintah mengedepankan semangat yang konstruktif daripada kegaduhan politik. Situasi ini yang menyebabkan suasana politik dalam setahun terakhir berjalan stabil,” urainya.
Sementara politik luar negeri yang dijalankan pemerintah dinilai FPPP secara konkrit telah dilakukan sesuai fungsi diplomasi cita-cita negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Hal itu bisa dilihat dari sikap pro aktif Presiden Joko Widodo dalam menginisiasi pertemuan-pertemuan regional maupun dunia melalui badan resmi internaisonal seperti PBB, OKI dan forum lembaga internasional lainnya.
Namun, FPP mengingatkan masih perlu kewaspadaan pemerintah terhadap keamanan di dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif atau shop power, yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.
Selain itu soal isu terorisme dan radikalisme, FPPP menilai tindakan tembak di tempat terhadap penggerebekan terorisme tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat. “Lembaga pendidikan dan institusi penegak hukum sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut,” tandasnya. (Hardianto/balipost)
