TABANAN, BALIPOST.com – Mengawali tahun baru 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk berinovasi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan ini menjadi atensi langsung pimpinan daerah.
Bahkan, Rabu (3/1) Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyempatkan diri melakukan sidak ke salah satu layanan publik yang belakangan ini banyak disoroti oleh masyarakat di media sosial.
Moment monitoring Wakil Bupati ke disdukcapil dimanfaatkan oleh Kepala dinas setempat menyampaikan kendala yang dihadapinya dalam pemberian layanan yang maksimal, seperti gedung yang memang belum representatif, keterbatasan blanko e-ktp, dan kendala. jaringan. “Kalau untuk pencapaian pelayanan perekaman, kami sudah maksimal, bahkan diakui terbaik di Bali, namun untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, kami akui belum maksimal, karena memang kapasitas gedung memang kurang luas,” beber Kepala Disdukcapil, Rai Dwipayana.
Dirinya pun mengaku selalu memiliki ide atau program – program inovatif, hanya saja memang belum bisa terealisasi karena terbentur dengan terbatasnya anggaran daerah. Misalnya saja, rencana penempatan 12 printer pencetakan e-ktp untuk ditempatkan di tiap tiap kecamatan dan ini sudah disetujui di anggaran induk 2018. Serta rencana mobil keliling yang diharapkan bisa mengurangi volume masyarakat numplek di kantor pusat. “Kalau ini sudah terwujud tentu akan lebih mudah memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dari kecamatan yang jauh seperti Pupuan, Selemadeg maupun Baturiti, kalau bisa jujur saya terkadang juga sampai stres melihat banyak masyarakat yang antri, bahkan meja saya setiap hari tidak pernah sepi,” ucapnya.
Terkait masukan itu, Wabup Sanjaya mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kalangan legislatif khususnya untuk penyiapn anggaran untuk kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Apalagi pimpinan OPD terkadang memiliki terobosan dan inovasi yang bagus tetapi belum bisa diterapkan maksimal karena keterbatasan anggaran. “Tidak hanya di Capil, lain kali kami juga akan melihat kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelayanan publik lainnya seperti perijinan dan lainnya,” ucap Sanjaya. (Puspawati/balipost)
