NEGARA, BALIPOST.com – Peralihan pengelolaan retribusi parkir dan pasar dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdampak pada karyawan staf di perusahaan plat merah itu. Sedikitnya 32 karyawan Jembrana diluar tenaga lapangan (retribusi pasar dan parkir) terancam putus kerja lantaran unit usaha perusda yang berkurang. Selama ini, unit usaha retribusi yang dialihkan ini berandil paling besar dalam berjalannya perusda.
Direktur Perusda Jembrana, I Gusti Kade Kusuma Wijaya, Minggu (7/1) mengatakan selain 32 karyawan tersebut, ia pun selaku Direktur juga belum bisa menerima gaji. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan perusahaan pascapengalihan pengeloaan retribusi. Setelah unit retribusi diambilalih, praktis Perusda hanya mengandalkan dua unit usaha lainnya yakni jasa kuras WC dan percetakan. Dua unit itu menurutnya belum bisa diandalkan.
Pihaknya selaku Direktur juga meminta agar beberapa karyawan itu bisa ikut ditarik menjadi tenaga kontrak. Sehingga dari 32 karyawan ada 10 yang tertampung kontrak. Sementara 22 karyawan sisanya belum ada solusi pasti. Namun, pihaknya meminta 22 karyawan tersebut tetap ikut bekerja sambil menunggu dukungan dari Pemkab Jembrana pengembangan rencana usaha. Perusda berupaya mandiri, tetapi menurutnya juga harus ada dorongan legislatif dan eksekutif khususnya dalam hal penyertaan modal.
Sejak duduk di kursi Direktur Perusda tahun 2016 lalu, Kusuma Wijaya mengaku mendapatkan “warisan” hutang Rp 2,8 Miliar. “Sejak awal masuk perusahaan sudah kondisi minus,” tandasnya. Dan selama setahun berjalan, beban utang sebesar Rp 2,5 Miliar terselesaikan. Sehingga masih ada sisa Rp 300 Juta dan telah beberapa kali angsuran cicilan dibayar. Kusuma Wijaya menilai hal tersebut sebagai tantangan.
Dalam waktu dekat ini, ia akan berkoodinasi dengan pihak DPRD Jembrana dan eksekutif terkait sejumlah rancangan usaha yang akan dikembakan di Perusda. Selai IT Management juga air minum dalam kemasan. Sementara itu, pascapengaliahan kewenganan retribusi ke OPD, 60 lebih petugas pungut parkir dan pasar (lapangan) juga dialihkan menjadi tenaga kontrak. Proses pengalihan tersebut saat ini masih berjalan. (surya dharma/balipost)
