JAKARTA, BALIPOST.com – Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) akan menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama pada 8-10 Februari 2018 di Jakarta. Pertemuan bertujuan merawat kerukunan antar-umat beragama yang berkelanjutan.
“Ini adalah modal besar sehingga kegiatan ini untuk merevitalisasi kembali akar-akar kerukunan bangsa Indonesia yang berbeda-beda agama,” ucap Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin pada konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Kamis (11/1).
Menurut Din, ada dua hal yang menjadi modal besar untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang berkelanjutan, yaitu pertama modalnya adalah keberagaman bangsa Indonesia yang moderat, yang menempuh ‘jalan tegah’ dan itu ada di semua agama. Kedua, semua pihak harus memiliki komitmen dan kesepakatn bersama berupa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Dalam konferensi pers tersebut Din Syamsuddin didampingi oleh Nyoman Udayana Sangging (Pengurus PHDI Pusat) mewakili Ketua umum PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Uung Sendana (Ketua Umum MATAKIN), Philip K Wijaya (Pengurus WALUBI), Romo Agus Ulahayanan (Pengurus KWI).
Mengenai Musyawarah Besar Pemuka Agama yang akan diselenggarakan tersebut, Din menjelaskan permusyawaratan akan diikuti 450 tokoh agama dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka berasal dari aneka macam kategori kelompok agama, mulai dari kalangan konservatif hingga moderat. “Semua pemimpin majelis agama di Indonesia menjadi penasihat kepanitiaan sekaligus pimpinan siding Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa,” terangnya.
Diharapkan, musyawarah tersebut bisa merumuskan kesepakatan bersama, terutama bagaimana seluruh umat beragama mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang masih terjadi. Selain itu, musyawarah itu juga diharapkan menghadilkan kesepakatan mengenai persamaan pandangan dan rencana kegiatan kolektif di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan keberlanjutan kehidupan umat beragama yang rukun dan damai di Indonesia. “Musyawarah ini diharapkan menjadi sarana dialog dari hati ke hati secara terbuka, tulus, dan terus terang untuk menyelesaikan masalah bersama. Saya berkeyakinan dan optimis musyawarah nanti bias menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi rujukan bersama,” kata Din.
Din menjelaskan dalam upaya mengintensifkan dialog terbuka dan merajut kerjasama yang lebih konkrit antar umat beragama utamanya antar para pemuka agama-agama di tanah air, UKP-DKAAP telah melakukan sejumlah kunjungan antara lain silaturahim ke majelis agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) beberapa waktu lalu.
Sebagai UKP-DKAAP, Din menegaskan pihaknya akan melaksanakan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan dialog dan kerjasama antar agama baik ke dalam maupun ke luar negeri dengan mempromosikan kerukunan antar-agama di Indonesia, kebudayaan/peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila, serta kehidupan antar umat beragama Indonesia yang menganut prinsip jalan tengah. (Hardianto/balipost)
