BANJAR, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah pusat terus berusaha mengurangi kemiskinan. Salah satunya mendukung program pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Negara menyampaikan, dana PKH tersebut sudah dapat dicairkan oleh penerima mulai 1 Februari mendatang untuk pencairan tahap pertama. “Total dana yang tersedia dalam program tersebut ialah Rp 1,89 juta per tahunnya bagi tiap penerima. Dana tersebut dapat diambil melalui beberapa kali pencairan. Doakan kalau tahun depan anggaran berlebih akan ditingkatkan lagi,” kata Presiden Jokowi di Taman Kota Lapang Bakti, Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat, Selasa (16/1).
PKH memang menjadi program andalan pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Banjar, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan sosial PKH kepada 1.000 keluarga prasejahtera. “Uang itu untuk anak-anak kita dalam menempuh pendidikan dan untuk gizi anak,” imbuh Presiden.
Bersamaan dengan penyerahan bantuan PKH, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan bagi para pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK serta bagi pelajar yang mengikuti program kelompok belajar (Kejar) paket A, B, dan C.
Sebanyak 1.771 pelajar mendapatkan bantuan langsung yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini. Rinciannya adalah 653 pelajar SD, 555 pelajar SMP, 119 pelajar SMA, 297 pelajar SMK, dan 147 pelajar Kejar Paket.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dalam laporannya menjelaskan pemerintah daerah mendukung program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat. Pengentasan kemiskinan dan pemerataan memang masih menjadi tugas besar bagi bangsa kita.
Ahmad Heryawan mengapresiasi pemberian bantuan pendidikan bagi para pelajar di wilayahnya. Ia menyebut bahwa bantuan KIP ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi para pelajar. “Penyerahan Kartu Indonesia Pintar ini makin memacu upaya pendidikan di Jawa Barat dan memotivasi anak-anak di Jawa Barat untuk terus belajar,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Hardianto/balipost)
