AMLAPURA, BALIPOST.com – Kelangkaan beras di tempat pengungsian sejak sepekan terakhir, akhirnya teratasi. Kementerian Sosial RI sudah meminta Perum Bulog, untuk mengakomodir tambahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Provinsi Bali sebanyak 214 ton untuk keperluan penanganan pengungsi.
Perum Bulog juga sudah menindaklanjuti permintaan tersebut, dengan menugaskan Kadivre Bali agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Bali, untuk segera didistribusikan ke pos-pos pengungsian. Sesuai dengan surat Dinas Sosial Provinsi Bali dengan nomor 360/149/Disos tertanggal 16 Januari 2018, yang ditanda tangan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nyoman Wenten kepada Kadivre Bali, dari total tambahan CBP 214 ton, agar Bulog Bali sementara mengeluarkan CBP sekitar 207 ton.
Sebab, sebagaimana data terakhir, jumlah pengungsi masih sekitar 47 ribu orang. Bila dikalkulasi dengan hitung-hitungan 400 gram per jiwa, beras akan cukup hingga 11 hari ke depan.
Terkait kelangkaan beras pengungsi ini, Kepala Dinas Sosial Karangasem, Puspa Kumari, memberi tanggapan saat rapat rutin pimpinan OPD di Wantilan Pemkab Karangasem, Rabu (17/1). Ia mengatakan CBP Karangasem sebesar 100 ton dipotong untuk mengganti beras rastra untuk enam desa tersebut yang sebelumnya dipinjam untuk kebutuhan pengungsi. “Klungkung juga sudah menggunakan 12 ton. Sekarang CBP kita tinggal 21 ton,” kata Puspa Kumari.
Terkait tambahan CBP dari pusat sebesar 214 ton, 100 ton di antaranya, kata dia, sudah cair dan didistribusi ke pos-pos pengungsian. Di antaranya ke Pos Pengungsian di UPT Rendang, yang paling merasakan kelangkaan logistik beras ini. “Urusan pinjam-meminjam beras rastra sudah selesai. Tidak ada masalah,” tegasnya.
Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa mengatakan, sejalan dengan Kepala Dinas Sosial, pihaknya menegaskan bahwa stok beras untuk pengungsi di 229 titik pengungsian masih aman. Tinggal bagaimana pendistribusiannya tetap diawasi bersama agar tepat sasaran kepada yang berhak. (Bagiarta/balipost)
