JAKARTA, BALIPOST.com – Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Yuana Setyowati mengatakan, target penyaluran kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun. Atau meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 106, 6 triliun.
Sementara jumlah debitur penerima KUR tahun 2018 sebesar 4 juta penerima. “Target penyaluran kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun. Atau meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 106, 6 triliun,” kata Yuana Setyowati dalam diskusi Tantangan Penyaluran KUR 2018 di Jakarta, Kamis (18/1).
Sementara tingkat suku bunga pinjaman KUR pada tahun 2018 ini turun 2 persen, dari 9 persen menjadi 7 persen. “Untuk tingkat suku bunga pinjaman KUR pada tahun 2018 ini sebesar 7 persen atau turun 2 persen dari sebelumnya 9 persen,” tegasnya.
Dikatakannya, penyaluran KUR tahun ini dilakukan oleh 15 Bank Umum dan swasta, 19 BPD, 4 Lembaga keuangan non bank dan 2 koperasi. Adapun target penyaluran KUR 2018 paling besar BRI dengan jumlah Rp 79,7 triliun dengan komposisi paling besar yakni KUR mikro Rp 68.880, Ritel Rp 10,6 triliun dan TKI sebesar Rp 224 triliun.
Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp 14,56 triliun yang terdiri dari KUR mikro Rp 4, 4 triliun, ritel Rp 10 triliun dan TKI Rp 11 miliar dan BNI sebesar Rp 13, 4 triliun dengan rincian Rp 3,36 triliun untuk mikro, Rp 9,85 untuk ritel dan untuk TKI Rp 224 miliar. Yuana juga menambahkan,, pada tahun 2017 lalu mencapai Rp 96, 71 triliun atau 90, 7 persen dari target Rp 106 triliun.
Jumlah itu naik sedikit dibanding tahun 2016 yang hanya tercatat sebesar Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun. Meski naik sedikit, namun dengan target yang lebih tinggi tersebut capaian tahun ini tidak optimal. “Capaian KUR hingga 31 Desember 2017 capai Rp 96,, 71 triliun dari target Rp 106 triliun,” tegasnya.
Adapun kredit KUR yang disalurkan pada tahun 2017 lalu antara lain untuk KUR mikro mencapai Rp 65, 17 triliun dengan 3,8 juta debitur, KUR ritel sebesar Rp 32,32 triliun dengan 217,1 debitur serta untuk KUR TKI sebesar Rp 329,631 juta dengan 22,663 debitur.
Dikatakan, perbankan yang paling banyak menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia ( BRI) yakni sebesar Rp 69,6 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3.711.704 juta orang, diikuti oleh Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 208.058 ribu orang, Bank BNI sebesar Rp 9,7 triliun dengan jumlah debitur sebesar 60.907 orang, Bank BCA Rp 104,5 miliar dengan jumlah debitur 1.279 orang, Bank Bukopin sebesar Rp 104,5 miliar dengan debitur 1.279 orang dan 31 bank lainnya.
Sementara berdasarkan wilayah, hingga 31 Oktober 2017 lalu, Jawa Tengah masih menjadi wilayah dengan penyerapan KUR tertinggi secara nasional dengan total Rp 16,2 triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp 15,6 triliun, lalu Jawa Barat sebesar Rp 11,7 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 3,8 triliun, Bali sebesar Rp 3,2 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 2,8 triliun dan 28 wilayah lainnya.
Sementara Deputi Direktur Spesialis Penelitian Mikroprudensial Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Mohamad Miftah mengatakan, dari Rp 120 triliun target KUR tahun ini akan diprioritaskan untuk sektor produktif yakni sekitar 50 persen atau meningkat dari tahun laku yang hanya 40 persen.
Miftah juga menambahkan, tahun ini pemerintah juga mengubah pola subsidi bunga KUR. Pada tahun 2007-2014 subsidi bunga diberikan kepada perbankan dengan tingkat suku bunga KUR kepada nasabah sebesar 12 persen. Sementara pada tahun 2015 hingga ’2016 subsidi dibayar pemerintah tetapi pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR menjadi 9 persen. Dan pada tahun 2018 ini suku bunga KUR juga turun menjadi 7 persen. Sementara pada tahun 2017 lalu penyaluran KUR mencapai Rp 96,7 triliun atau sekitar 90,7 persen dari target Rp 106,6 triliun.
Dipaparkan, adapun rincian KUR yang disalurkan tersebut yakni untuk mikro sebesar 67,4 persen, ritel 32,3 ,persen dan TKI 0,3,persen dengan tingkat kredit bermasalah atau NPL dan KUR sangat kecil yakni 0,30 persen. Adapun sektor penyaluran kredit KUR ini untuk sektor perdagangan sebesar 58 persen, pertanian 24 persen , jasa 11 persen, pengolahan 5 persen, perikanan 1,6 persen, konsumer 0,005, persen. (Nikson/balipost)
