JAKARTA, BALIPOST.com – Konflik internal partai kembali terjadi. Kini masalah dualisme kepemimpinan menerpa Partai Hanura di saat Pemilu Serentak 2019 makin mendekat.
Alih-alih ingin berbenah dengan kepemimpinan yang baru di bawah kepemimpinan Ketua umum Oesman Sapta Odang (OSO), Partai Hanura justru dirundung persoalan dari upaya penertiban organisasi yang dilakukan oleh kebijakan baru OSO.
Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, Kodrat Syah mengungkapkan banyak kader Hanura di level bawah bahkan di kalangan elit sendiri tidak siap dengan perubahan dan kebijakan pembenahan yang dilakukan OSO.
“Kami memilih tetap dalam arus kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang. Kenapa? Karena saya tahu betul beliau membenahi partai ini agar menjadi lebih baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak senang. Karena mereka tidak bisa bermain-main lagi di partai ini. Melakukan kegiatan yang tidak benar, ilegal,” ungkap Kodrat Syah pada forum klarifikasi Ketua DPD-DPD Partai Hanura dalam mencermati dinamika Partai Hanura di Jakarta, Jumat malam (19/1).
Ungkapan Kodrat Syah mewakili rekan-rekannya yang memilih bergabung dalam barisan Partai Hanura kubu OSO, termasuk DPD Bali yang dipimpin Made Sudarta. Penjelasan Kodrat terkait dengan gonjang-ganjing praktik uang mahar yang dilakukan sejumlah kader Partai Hanura mulai dari level pimpinan DPD dan DPC di daerah hingga oknum di tingkat DPP partai, hingga akhirnya berujung pada kemarahan OSO selaku Ketua umum dengan memecat Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen.
Tak terima dipecat, Sarifuddin Sudding beserta orang-orang dekatnya mengumpulkan kekuatan, hingga mereka mengklaim mendapat dukungan sebanyak 27 DPD Partai Hanura seluruh Indonesia atau teleh mencapai 2/3 dukungan DPD sesuai AD/ART partai untuk dapat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hasilnya, Munaslub kubu Sarifuddin Sudding balas memecat OSO sebagai ketua umum dan menggantinya dengan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo.
Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng Fikri dalam klarifikasinya menolak Munaslub. “Kalau klaim mendapat 27 provinsi, sebaiknya coba bawa data nya dulu, kita kaji bersama, lalu dianalisa. Juga tuduhan pelanggaran pelanggaran AD/ART terhadap ketua umum, kalau dianggap terindikasi melanggar, dibawanya ke Mahkamah Partai dulu,” kata Aceng.
Mekanisme itulah yang harusnya ditempuh apabila kubu Sarifuddin Sudding ingin menggugat kepemimpinan OSO. “Nah, faktanya mereka dipecat, lalu menggelar Munaslub. Logika berpikirnya di mana? Mana ada ketua umum dipecat oleh segerombolan orang,” ujarnya.
Saat ini, dua kubu berseteru saling klaim mengaku sebagai kepengurusan yang legal dalam internal Partai Hanura seperti kehilangan marwah sebuah partai politik peserta Pemilu. Lagi-lagi klaim kubu Sarifuddin Sudding dimentahkan Ketua DPP Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani.
Menurut Benny, kepengurusan OSO sebagai kepengurusan yang sah karena telah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM berisi tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. SK itu diterbitkan pada Rabu (17/1).
SK dari Kemenkum dan HAM itu salah satunya adalah mengganti Sekjen Sarifuddin Sudding dengan Henry Lontung Siregar. “Kami sudah mendapat SK Kepengurusan yang sah, nah sementara dari kelompok sebelah baru mengajukan,” kata Benny.
Sementara itu, Wiranto, pendiri partai ini merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Hanura menyatakan tidak memihak dua kubu baik kubu Oesman Sapta Odang maupun Daryatmo yang tengah berebut kepemimpinan partai. “Saya enggak ke mana-mana (kubu OSO atau kubu Daryatmo) gimana toh, kamu ini,” kata Wiranto saat menyambut Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke sejumlah daerah di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/1).
Wiranto yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) lebih memilih berdiri di tengah mengambil sikap netral. Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini meminta semua pihak mendoakan agar konflik di internal Hanura bisa segera diselesaikan. “Doakan saja selesai,” pinta ujar Wiranto. (Hardianto/balipost)
