JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali diserang berita bohong alias hoax. Kali ini, Presiden RI kelima ini dibenturkan dengan berita miring yang menyebut bahwa Megawati pernah melarang adzan yang dianggap mengganggu umat beragama lain melalui media sosial.
Keluhan Megawati disampaikan kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas fitnah yang dialaminya itu. “Semangat untuk terus berjuang mewujudkan politik yang berkeadaban terus disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri meski beliau terus menerus diserang dan difitnah, termasuk fitnah soal larangan adzan baru-baru ini,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (13/2).
Sebelumnya, Megawati pernah juga dibenturkan dengan umat Islam dengan berita hoax terkait pengesahan UU Ormas. Isinya tentang pengakuan Megawati yang menyatakan tidak takut partainya kehilangan pemilih karena mendukung pengesahan UU Ormas. “Ibu Megawati selalu diam menghadapi berbagai serangan tersebut. Namun diamnya Ibu Megawati sebenarnya disertai keprihatinan yang mendalam, bahwa martabat kita sebagai bangsa, mengalami kemunduran,” ungkap Hasto.
Seharusnya sebagai bangsa, masyarakat bisa terus menerus berjuang, agar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah, dan perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi dasar dan kultur bangsa Indonesia.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana terekam dalam peribahasa, hidup mengajarkan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika yang baik, serta peradaban sebagai bangsa yang santun dan toleran,” imbuhnya.
Hasto berharap kader Banteng harus berdisiplin dalam berbicara, berpikir positif dan terus menunjukkan tradisi politik yang membangun peradaban. “Mereka yang terus mengajarkan kebencian, justru harus disadarkan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Biarlah proses hukum yang berkeadilan yang akan menyelesaikan,” katanya.
Dalam pesannya, Hasto mengatakan Megawati meminta berbagai serangan negatif harus diubah menjadi energi positif untuk terus melakukan perbaikan ke dalam dan keluar, sehingga partai semakin hadir di tengah rakyat. “Seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai agar tetap tersenyum menghadapi berbagai serangan. Hal-hal yang menyentuh martabat dan kehormatan partai kita selesaikan melalui jalan hukum,” ujarnya.
Hasto pun menyegarkan ingatan semua pihak ketika kantor PDI diserang di era Orde Baru, kemudian tidak bisa ikut pemilu. Yang bisa dilakukan partai ketika itu menempuh jalan hukum dan selalu menggunakan akal sehat. “Karena didasari atas pertimbangan nurani yang bening, guna menegaskan jalan politik partai yang menjiwai ideologi bangsa, yaitu Pancasila,” kata Hasto.
Dalam catatan Bali Post, isu mengenai larangan adzan pernah ramai diperdebatkan pasca kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 2016 silam. Ketika itu kerusuhan berbau SARA terjadi pada Jumat (29/7) sekitar pukul 23.30 WIB hingga Sabtu (30/7) dinihari. Massa mengamuk membakar serta merusak sejumlah vihara dan klenteng serta sejumlah kendaraan di kota itu.
Aksi massa dipicu protes umat non muslim di wilayah itu terhadap suara adzan dari Masjid Al Makshun di Jalan Karya, Tanjungbalai. Protes dan cara penyampaiannya rupanya menyinggung warga lainnya yang terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.
Namun, persoalan ini kemudian dapat diselesaikan setelah kedua belah pihak saling meminta maaf dihadapan Walikota Tanjung Balai. Ramainya isu ini kemudian mendapat tangggapan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun, tidak ada catatan bahwa Megawati pernah menanggapi kerusuhan tersebut. (Hardianto/balipost)
