JAKARTA, BALIPOST.com – Kenyamanan dan keamanan kerja anggota dewan dan masyarakat yang berkunjung ke DPR RI menjadi perhatian serius pimpinan DPR. Untuk itu, pimpinan MPR, DPR dan DPD membuat nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan Lingkungan DPR RI.
“Saya ingin masyarakat yang datang ke DPR merasa aman dan nyaman. Begitupun dengan para anggota dewan dan pegawai yang bekerja di lingkungan DPR RI,” ujar Bamsoet dalam acara penandatanganan MoU di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, (14/2).
Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian juga membahas lemahnya pengamanan di Komplek Parlemen. Bahkan dirinya pernah secara langsung menangani ledakan bom di Komplek Parlemen.
“Tahun 2003, saat menjadi Kasatkamplek, saya pernah mengurus kasus ledakan bom di bassement DPR. Untung waktu itu tidak ada korban jiwa. Setelah saya pelajari, ini akibat lemahnya sistem pengamanan,” ujar Tito.
Sesuai dengan Peraturan Kapolri Tahun 2007 yang menyatakan Komplek Parlemen termasuk dalam pengamanan objek vital negara, maka perlu penguatan sistem pengamanan.
“Jangan sampai setelah adanya kejadian besar yang menelan korban jiwa, baru kita gerabak gerubuk saling menyalahkan. MoU ini menjadi langkah preventif untuk meminimalisir berbagai kejadian yang tidak kita inginkan akibatnya lemahanya pengamanan,” ujar Bamsoet.
Baik Bamsoet maupun Kapolri mengatakan, penguatan sistem pengamanan tidak akan membuat Parlemen menjadi kaku dan angker. Tidak akan menjauhkan rakyat dengan wakilnya.
“Saya jamin, penguatan keamanan di Komplek Parlemen tidak akan mengganggu hubungan rakyat dengan wakilnya. Ini semata pemenuhan standar operasional pengamanan agar siapapun yang datang ke Parlemen, terjamin keselamatan dirinya,” kata Bamsoet. (Hardianto/balipost)