DENPASAR, BALIPOST.com – Dihadapan ratusan masyarakat adat, Presiden Joko Widodo tiba-tiba saja berseloroh soal badannya yang kurus. Terutama setelah memberitahu masyarakat soal target pensertifikatan tanah yang diberikannya untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Bali khususnya telah diplot sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan persertifikatan tanah pada 2019.
“Saya nggak mau kerja rutinitas, nggak ada target. Enak banget. Menteri saya beri target semuanya, karena saya juga punya target. Sampai kurus kayak gini. Yang gede kan hanya baju saya ini,” curhat Jokowi di Wantilan Pura Dalem Sakenan Serangan, Denpasar, Jumat (23/2) sore.
Masyarakat yang hadir pun tak kuasa menahan tawa. Mereka sendiri tetap antusias meskipun telah menunggu kedatangan Jokowi sejak siang. Sementara orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar pukul 16.45 wita.
“Saya sangat senang bisa masimakrama dengan pemangku dan para bendesa desa pakraman, karena desa pakraman adalah yang utama penyangga budaya di tanahBali ini. Bali tidak mungkin terjaga budayanya kalau tidak ada desa pakraman,” ujar Jokowi.
Seringkali dirinya mendengar tanah due desa pakraman dan pelaba pura di Bali, banyak yang belum bersertifikat. Lantaran baru mengetahui hal ini, maka baru tahun lalu dirinya memberi perintah untuk menuntaskan urusan tanah adat dan pura di Bali.
“Hari ini (kemarin) kita patut bersyukur telah diberikan 845 sertifikat. Di Tabanan kita juga membagi sebanyak 15 ribu sertifikat, dan tahun depan kita sudah mentargetkan Bali adalah provinsi yang pertama 100 persen, semua (bidang tanah) bersertifikat,” imbuhnya.
Soal target untuk Menteri ATR/BPN, Jokowi meminta 7 juta sertifikat bisa dikeluarkan di tahun 2018 dari sebelumnya 5 juta sertifikat pada 2017. Tahun 2019, target pensertifikatan ditingkatkan lagi menjadi 9 juta. Mengingat dari 126 juta sertifikat tanah di Indonesia, baru 51 juta yang telah diterima rakyat. Kalau per tahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat saja seperti sebelum-sebelumnya, sama artinya dengan meminta rakyat menunggu hingga 140 tahun.
“Kalau tidak tercapai, hati-hati menteri diganti atau dicopot karena rakyat sudah terlalu lama nunggu,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, ada 182 desa pakraman yang hadir (diwakili prajuru) dalam penyerahan sertifikat tanah adat desa pakraman dan pura se-provinsi Bali di Wantilan Pura Dalem Sakenan. 845 sertifikat yang dimaksud Presiden merupakan sertifikat bidang tanah tempat peribadatan atau pura. Selain itu, diserahkan 41.657 sertifikat bidang tanah hak milik desa pakraman.
Ketua MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesa mengapresiasi desa adat kini menjadi subjek hak atas tanah-tanah desa adat. Saat ini, kurang lebih ada 18 jenis tanah yang dimiliki oleh desa adat. (kmb32)
