DENPASAR, BALIPOST.com – Beberapa Rumah Sakit (RS) mengeluhkan klaim pengobatan pengungsi Gunung Agung sampai saat ini belum dibayarkan. Sebut saja di RSU Bangli dan RSUD Klungkung. Di RSU Bangli, klaim yang belum dibayar memang tidak sampai mengganggu pelayanan di rumah sakit tersebut. Namun di Klungkung, RSUD setempat sampai tidak bisa membayar jasa pelayanan (jaspel) pegawainya.
Dikonfirmasi, Selasa (27/2), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya tak menampik hal itu. Utamanya klaim menyangkut biaya pengobatan untuk pengungsi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Dikatakan, klaim itu akan dibayar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kemarin kan ada pemilahan, pengungsi yang dibiayai BPJS dan tidak. Untuk yang tidak ditanggung BPJS, yang bayar nanti BNPB. Di Bangli, Klungkung, Karangasem, semua yang diluar BPJS belum terbayar,” ujarnya.
Menurut Suarjaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem bersama Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ke Jakarta untuk mengurus pencairan klaim. Namun sampai saat ini, memang masih berproses.
Perlu dilakukan pengecekan kembali ke pusat untuk melihat apa yang membuat macet seperti ini. “Prosesnya sudah berjalan lebih dari 3 bulan ini. Tunggu saja, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin,” jelasnya.
Diwawancara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Wirya mengatakan, masalah ini memang harus dicarikan jalan keluar. Terlebih, gubernur sebelumnya telah berjanji dengan menyatakan pembiayaan kesehatan pengungsi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Terutama pengungsi yang belum tercover jaminan kesehatan nasional dengan penyelenggara BPJS Kesehatan.
“Kalau sampai tidak ada penyelesaian sampai awal bulan (Maret, red), kita konsultasi ke Jakarta dimana letak kesalahannya. Sekarang BNPB kan sudah mendapat anggaran,” ujar politisi Golkar ini.
Wirya mengaku tidak sepenuhnya menyalahkan BNPB. Sebab, bisa saja secara aturan dan administrasi masih ada yang harus dilengkapi untuk pencairan klaim. Terlebih dengan situasi sekarang, pengawasan sangat ketat dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Itu sebabnya, pemerintah termasuk BNPB menjadi sangat berhati-hati dalam urusan anggaran. “Dari kehati-hatian inilah kemudian muncul masalah, seperti tidak lancar, keterlambatan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, total klaim biaya pengobatan dan perawatan pengungsi Gunung Agung yang ditanggung RSU Bangli mencapai Rp 252 juta lebih. Dari jumlah itu, hanya Rp 88,3 juta yang sudah dibayar. Sementara sisanya masih belum jelas.
Di RSUD Klungkung, biaya perawatan pasien pengungsi lebih tinggi lagi. Sejak September 2017 hingga awal Februari 2018 mencapai Rp 1,6 miliar. Selama ini ditalangi menggunakan dana operasional rumah sakit setempat, lantaran Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat belum juga cair. Sebagai imbasnya, jasa pelayanan (jaspel) untuk pegawai menjadi macet. (Rindra Devita/balipost)
