SEMARAPURA, BALIPOST.com – Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Klungkung belum tersentuh bantuan bedah dan rehab rumah dari pemkab. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab hal tersebut. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung, Wayan Wirata menyatakan itu, Jumat (2/3).
Sesuai usulan, masyarakat yang membutuhkan bantuan bedah rumah sekitar 250 KK yang tersebar di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan dan Nusa Penida. Tahun ini, pemkab menganggarkan untuk program itu. Hanya saja jumlahnya untuk 99 KK.
Artinya, masih ada ratusan yang belum bisa tersentuh. Demikian juga halnya dengan rehab. Usulan yang masuk sekitar 400 KK, namun yang ditangani tahun ini baru 125 KK. “Anggaran terbatas. Ini menyebabkan tidak bisa mengambil sekalian. Sekarang menggunakan skala proritas,” katanya.
Anggaran bedah, khusus dii Kepulauan Nusa Penida Rp 35 juta dan rehab bervarasi, kisaran Rp 10 sampai 15 juta, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan. Menariknya, ini akan digarap langsung oleh TNI Angkatan Laut (AL) mulai 15 Maret.
Sedangkan untuk bedah di wilayah daratan, Rp 30 juta per unit. Ini digarap langsung oleh tukang dibantu masyarakat. “Sebelumnya di Nusa Penida langsung dikerjakan tukang dan masyarakat. Tahun ini beda. TNI AL yang turun. Dikerjakan sampai tuntas. Itu sukarela. Kami sangat apresasi ini. Kalau yang di daratan, kami targetkan April sudah jalan,” terangnya.
Menyikapi usulan yang belum tersentuh, Pemkab tengah mengupayakan untuk bisa mendapat corporate social responsibility (CSR) yang biasanya ada setiap tahun.
Sementara bantuan yang dikabarkan datang dari Pemkab Badung, belum ada kepastian terkait jumlah yang diberikan. “Komunikasi dengan Pemkab Badung masih berjalan. Kami belum dapat kepastian berapa jumlah yang akan diberikan,” ucap Wirata.
Disampaikan lebih lanjut, jumlah masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni belum bisa dipastikan. Hal tersebut sifatnya dinamis. “Misalnya sekarang orangtuanya sudah tidak mampu, rumahnya rusak. Terus anaknya menikah, pisah tinggal. Ini bisa saja tidak punya rumah layak juga. Sulit dapat data pasti,” terangnya.
Penggelontoran bedah maupun rehab rumah hanya salah satu langkah untuk pengentasan kemiskinan. Di luar itu, pemkab tetap melakukan pemberdayaan warga bersangkutan melalui pelatihan sejumlah kegiatan yang mampu menopang perekonomian keluarganya. “Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus untuk penanganan kemiskinan ini,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
