JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung gagasan pengembangan pendidikan perguruan tinggi melalui sistem teknologi informasi berbasis online. Langkah ini dinilainya penting untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Selain itu, pola berbasis online juga mempermudah akses semua lapisan masyarakat memperoleh pendidikan perguruan tinggi serta membuat biaya pendidikan perguruan tinggi murah dan efisien. “Pola pendidikan era milenial di Indonesia harus terus ditingkatkan lagi. Pendidikan jaman Now harus mengarah kepada pola pendidikan berbasis IT dan online. Bayangan saya, nantinya anak-anak petani bisa menimba ilmu melalui gadget yang dimiliki, sembari menggarap sawah atau menggembala sapi,” kata Bambang Soesatyo saat memberikan Orasi Ilmiah pada wisuda Universitas Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/3).
Dengan pendidikan tinggi berbasis online, Bamsoet menilai tidak diperlukan lagi biaya kos yang tinggi dan biaya transportasi yang mahal. “Sistem atau pola pendidikan berbasis IT dan online harus lebih digalakan. Sehingga, semua masyarakat Indonesia bisa melek teknologi dan mengakses pendidikan dari mana saja,” katanya.
Ia juga menaruh keyakinannya bahwa semakin banyak sarjana yang kreatif, inovatif, dan visioner, akan mempercepat perwujudan Indonesia menjadi negara maju, makmur, dan berkeadilan. “Saat para sarjana terjun ke masyarakat, disanalah laboratorium kehidupan sesungguhnya. Saya yakin bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama di perguruan tinggi akan menjadi modal utama dalam menekuni pekerjaan dan profesi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Selain memberikan motivasi kepada para wisudawan, dalam Orasi Ilmiahnya Bamsoet juga menyinggung tentang peran perguruan tinggi dalam mewujudkan cita hukum yang berkeadilan. “Sebagai bangsa, kita patut bersyukur dan bangga memiliki Pancasila, yang merupakan warisan nilai-nilai fundamental serta menjiwai seluruh elemen kehidupan sekaligus jati diri bangsa. Pancasila juga memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum,” ucapnya. (Hardianto/balipost)
