SINGARAJA, BALIPOST.com – Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali menyerukan agar perusahaan seluler menutup layanan akses internat selama umat melaksanakan Catur Brata Penyepian. Ada delapan poin keputusan majelis-majelis agama dan keagamaan Provinsi Bali. Satu diantaranya mengaharapkan kepada perusahaan seluler agar mematikan layanan akses internat mulai Sabtu (17/3) pukul 06.00 Wita sampai Minggu (18/3) pukul 06.00 Wita.
Menganggapi seruan itu, muncul pro dan kontra di masyarakat. Suara sepakat keluar dari Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Buleleng, Dewa Nyoman Suardana, Selasa (6/3). Ia menyatakan mendukung seruan itu.
Penutupan akses internet selama Nyepi akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi umat melaksanakan tapa brata penyepian dengan baik, sehingga pelaksanaan nyepi khusyuk tanpa diwarnai hal-hal yang negatif. Seruan itu dalam waktu dekat ini akan disosialisasikan kembali kepada para camat dan diteruskan ke desa atau kelurahan. “Kami mengikuti arahan dari PHDI Provinsi Bali. Mari sebagai umat beragama kita menghormati dan menghargai apa menjadi ketentuan dalam melaksanakan Nyepi sehingga suasananya hening,” katanya.
Menurut Suardana, ketika pimpinan umat di Bali mengeluarkan kebijakan, masyarakat hendaknya tidak langsusng menunjukkan anggapan bahwa PHDI membuat persoalan baru. Melainkan, seruan itu harus disikapi dengan bijaksana.
Dia sendiri menilai kalau akses internet aktif saat Nyepi, bisa saja disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif lewat jejaring media sosial (Medsos) yang berkembang pesat belakangan ini. “Ini hanya sehari saja, untuk tidak menghidupkan HP. Kalau tidak diatur siapa lagi yang akan mengatur,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berharap seruan itu agar dikaji kembali. Sebab, pelaksanaan Catur Brata Penyepian tergantung kesadaran setiap umat itu sendiri.
Sementara, kebutuhan akses internet tidak sebatas untuk permainan di kalangan anak dan orang dewasa atau aktif dalam jejaring medsos. Sebaliknya, akses internet sendiri dibutuhkan untuk mendapat informasi yang sifatnya urgen dalam mendukung kepentingan yang lebih luas. “Kami menghormati seruan PHDI, tapi akan lebih bijak lagi agar PHDI bisa mengkaji lebih dalam lagi seruan itu,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
