SINGARAJA, BALIPOST.com – Krisis guru kembali mengundang keprihatinan anggota DPRD Buleleng. Pasalnya, kekurangan guru itu kalau tidak segera ditangani, akan menganggu pendidikan di Bali Utara.
Untuk itu, DPRD mengusulkan pemerintah daerah mengangkat guru kontrak. Tambahan guru kontrak ini diyakini lebih cepat mengatasi krisis guru yang terjadi dibandingkan menunggu tambahan guru baru lewat rekrutmen CPNS.
Ketua Komisi IV Gede Wianaya Wisna bersama anggotanya seperti Ketut Ngurah Arya, Nyoman Gede Wandira Adi, Made Ariawan, dan anggota lain mengatakan, krisis guru semakin parah dan berlangsung akibat kebijakan moratorium rekrutmen CPNS oleh pemerintah pusat. Selain itu, guru PNS belakangan ini terus berkurang karena banyaknya guru yang pensiun.
Disdikpora sudah mengambil kebijakan untuk mengangkat guru honor menjadi guru kontrak dengan jumlah lebih dari 1.000 orang. Peran guru kontrak itu sendiri, kata Wandira, sangat efektif mengatasi krisis guru yang terjadi belakangan ini. Hanya saja, karena ketersedian anggaran untuk menggaji guru kontrak itu terbatas, pengangkatannya tidak bisa sekaligus.
Menganggapi pendapat dewan tersebut, Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyasa mengatakan pihaknya akan menambah guru kontrak dengan mengangkat guru honor yang masih mengabdi. Hanya saja, Disdikpora sebagai instansi pengguna hanya bisa mengusulkan penambahan guru kontrak itu kepada pengambil kebijakan di daerah. “Kalau pandangan kami masih perlu kita tambah guru kontrak. Kami hanya mengusulkan dan itu tergantung kebijakan pimpinan karena menyangkut anggaran untuk membayar gaji guru kontrak,” jelasnya.
Menurut Suyasa, dari pendataan yang sudah dilakukan, jenjang SD memerlukan tambahan guru kontrak sebanyak 204 orang. Sedangkan tingkat SMP terutama guru Bimbingan Konseling (BK) masih kurang sebanyak 248. Sedangkan, guru PNS yang sudah memasuki masa pensiun tahun 2018 ini tercatat sebanyak 178 orang. (Mudiarta/balipost)
