SEMARAPURA, BALIPOST.com – Perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung beberapa tahun terakhir telah menjadi incaran sebagai tempat wisata. Ini menjadi handalan pemkab untuk peraup pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ditengah itu, kepungan sampah justeru tak terelakkan. Bahkan kondisi ini telah tersebar di media sosial berupa video.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung, Anak Agung Kirana tak menampik hal tersebut. Namun ditegaskan, sampah organik dan anorganik itu tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Klungkung, baik daratan maupun kepulauan Nusa Penida. “Sampah ini juga kiriman dari daerah lain. Bukan dari Klungkung saja,” tegasnya.
Penanganannya, memang sulit dilakukan. Keterbatasan peralatan dan petugas menjadi penyebab hal tersebut. Selama ini, langkah yang diambil baru sebatas pembersihan di kawasan pesisir dengan melibatkan masyarakat maupun pelaku pariwisata. Bahkan, untuk akomodasi pariwisata, telah diiwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. “Untuk yang dilaut, kami akan coba amati. Kami akan ambil langkah pembersihan bekerjasama dengan UPT KKP,” ungkap pejabat asal Desa Paksebali, Kecamatan Dawan ini.
Ditambahkan, penanganan sampah juga harus dilakukan dari kawasan hulu. Demikan pula keterlibatannya, harus bersama-sama dengan kabupaten lain. “Ini harus diilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya Klungkung saja,” imbuhnya.
Kepala UPT Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Komang Kariawan menyampaikan kepungan sampah di perairan The Blue Paradise Island itu rutin terjadi setiap tahun, bertepatan dengan musim hujan dan gelombang pasang, salah satunya di Manta Point. Ia pun mengakui penanganannnya sulit dilakukan, bahkan bisa dikatakan kewalahan.
“Biasanya banyak Maret dan Agustus. Untuk pembersihan, di pesisir berjalan setiap hari. Yang di laut, hanya sewaktu-waktu saja dengan cara manual. Petugas khusus penanganan tidak ada. Sampah ini banyak kiriman,” jelasnya. Sesuai hasil penelitian, sampah tersebut belum merusak biota laut. Namun demikian, langkah penanganan harus tetap dilakukan. “Harus ada gerakan bersama menangani ini,” pungkasnya. (sosiawan/balipost)
