DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Bali mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan yang membatalkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng.
Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba, Kamis (8/3) mengatakan bahwa pihaknya bakal menanyakan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Jumat (9/3) ini mengenai alasan mendasar pemerintah membatalkan bandara internasional yang dirancang dengan matang selama empat tahun itu.
Tamba menambahkan, sebelum membatalkan pembangunan bandara itu, pemerintah pusat mestinya melakukan uji tuntas (due diligence) dulu, bukan seperti yang dilakukan pemerintah selama ini dengan hanya melibatkan Bank Dunia (Wolrd Bank) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) beserta Unud. ‘’Harus dilakukan due diligence, apakah layak atau tidak? Jangan tiba-tiba menyatakan bandara batal. PT BIBU harus disuruh presentasi dulu kepada pihak yang berwenang,’’ tegas Tamba.
Dia mengungkapkan, pembangunan Bandara Bali Utara merupakan isu sensitif bagi masyarakat Bali. Hal itu karena menyangkut upaya pemerintah demi pemerataan ekonomi Bali. Terlebih Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah menyetujui pembangunan bandara tersebut di Kubutambahan, Buleleng.
Ada 32 investor yang tergabung dalam Airport Kinesis Consultant (AKC), Kanada, telah menyiapkan dana untuk mewujudkan proyek prestisius ini. ‘’Kalau proyek senilai Rp 27 triliun ini batal, maka iklim investasi di Indonedia bisa tercoreng. Investor bakal kapok menanamkan modal di daerah kita, jika pemerintah tidak mempermudah iklim berinvestasi,’’ tambah pria asal Jembrana ini.
Tamba juga mempertanyakan kenapa pemerintah memilih Bank Dunia untuk melakukan kajian , tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Bali. Hal itu juga diakui Gubernur Bali made Mangku Pastika bahwa pihak Bank Dunia selama ini tidak pernah minta pendapatnya selama melaksanakan studi atau penelitian. “Saya belum pernah diajak bicara tentang penelitian yang dilakukan Wolrd Bank. Makanya saya mau tanya itu,” kata Mangku Pastika, saat memberikan keterangan pers pada Rabu (7/3) lalu.
Karena itu, DPRD Bali berencana memangil Bank Dunia untuk diajak dengar pendapat mengenai penunjukan dan hasil kajiannya mengenai Bandara Buleleng. ‘’Bank Dunia tidak tahu mengenai alam Bali, sehingga hasilnya menyaimpang dari harapan masyarakat,’’ bebernya.
Jika memang kajian yang dilakukan PT BIBU dan pemerintah di Bali tak sesuai dengan keinginan pusat, tamba mendesak agar dilakukan kajian ulang dengan melibatkan kalangan yang berkompeten, termasuk unsur-unsur di Pulau Dewata. ‘’Kalau bandara ini gagal, kita jangan bicara lagi bercita-cita menciptakan keseimbangan Bali utara dengan Bali selatan,’’ tegasnya.
Sedangkan Rektor Unud, Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., saat dihubungi wartawan mengaku belum tahu masalah kajian yang dilakukan pihak Unud tersebut. Bila memang kerjasama dilakukan dengan Unud, seharusnya pihaknya sudah mendapat laporan terkait hal tersebut. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku masih belum mendapat laporan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unud. “Saya belum mendapat laporan dari LPPM. Coba saya cek dulu biar tidak salah. Semua penelitian harusnya melalui satu pintu, yaitu LPPM,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua LPPM Unud, Prof. Dr.dr. I Gede Rai Maya Temaja MP., ketika ditanya terkait hasil kajian, dirinya juga mengaku tidak tahu. Dikatakan, selama ini pihaknya di LPPM tidak pernah melakukan kerjasama terkait surveri bersama World Bank. “Saya kurang tahu itu. LPPM tidak ada melakukan kerjasama untuk itu,” katanya. (kmb/balipost)
