BANGLI, BALIPOST.com – Rencana penataan obyek wisata Penelokan di Kintamani kini masih dalam proses. Sejauh ini dokumen rancangan penataan Penelokan sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sesuai rancangan yang dibuat, selain akan membangun stage untuk meninjau pemandangan, di obyek wisata Penelokan Pemkab rencananya juga bakal mendirikan sebuah patung pemangku senilai Rp 4 miliar. Dikonfirmasi terkait rencana penataan Penelokan, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Minggu (18/3), mengatakan sejauh ini rencana tersebut sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Ia menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk penataan Penelokan hampir mencapai Rp 20 miliar. Agar proses pembangunan nantinya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya keragu-raguan, Sedana Arta mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pendampingan kepada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bangli. “Tujuan minta pendampingan TP4D untuk mempercepat proses, supaya tidak ada keragu-raguan,” ujarnya.
Terpisah, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bangli, Made Ari Pulasari mengakui bahwa dokumen rancangan penataan obyek wisata Penelokan sudah masuk di ULP. Hanya saja dokumen tersebut masih dilakukan pengkajian ulang untuk selanjutnya dilelang. “Sudah dua kali dikaji ulang. Karena kontruksi berat kan harus hati-hati,” ujarnya.
Dikatakan Ari Pulasari, adapun besaran anggaran yang disiapkan untuk penataan obyek wisata Penelokan yakni mencapai Rp 19 miliar. Sesuai rancangan, fasilitas pendukung yang akan dibangun di kawasan tersebut berupa stage tempat meninjau panorama dan stage hiburan.
Selain itu, akan dibangun juga sebuah patung yang menggambarkan sosok Jero Mangku Pucangan. Untuk pembangunan patung tersebut, dirancang akan menyedot dana Rp 4 miliar dari Rp 19 miliar dana yang disiapkan. “Sesuai sejarah di Penelokan, Jero Mangku Pucangan merupakan sosok yang pertama kali melihat dan selalu mengawasi kawasan tersebut,” terangnya.
Ari Pulasari menambahkan untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan proyek, Pemkab Bangli telah meminta pendampingan kepada TP4D. “Itu kan memang diarahkan dari pusat. Kegiatan-kegiatan besar di Pemkab yang perlu pendampingan TP4D, agar dari awal dikawal. Tujuannya supaya tidak ada keragu-raguan dan pelaksanaan kegiatan bisa langsung diawasi. Dengan adanya pendampingan nanti kesalahan-kesalahan dari aturan-aturan yang ada bisa diantisipasi,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/balipost)
