PEMERINTAH Kabupaten Klungkung menjadi Kabupaten ke-2 di Bali setelah Badung yang sukses meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam memenuhi hak asasi penduduknya di bidang Kesehatan. Tahun ini, program tersebut tetap berlanjut dan di-launching, Selasa (20/3).
Penghargaan juga langsung diserahkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTB, NTT, Army Adrian Lubis.
Pada acara tersebut, Adrian Lubis mengungkapkan predikat ini menjadi salah satu prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Klungkung, mengingat bukan tergolong daerah yang memiliki PAD sebesar Kabupaten/Kota Madya lainnya.
Namun dengan niat dan kerja keras yang tinggi, mampu menunjukkan komitmen untuk menerapkan program UHC. “Ini langkah yang sangat baiik untuk semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Disampaikan lebih lanjut, mendukung program ini, pemkab juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit maupun puskesmas. Ini juga harus didukung Sumber Daya Manusia yang memadai. “Program ini sebagai implementasi Nawa Cita ke lima presiden,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak mengungkapkan sesuai data per 1 Maret 2018, penduduk yang sudah tercover JKN-KIS mencapai 210.929 jiwa dari total 215.206 jiwa atau sebanyak 98,01 persen. Hal tersebut menunjukkan masih ada 4.277 jiwa atau sebanyak 1,99 persen penduduk yang masih belum mengantongi.
Capai tersebut, rinciannya yang didanai APBN 52.972 jiwa, APBD sharing antara kabupaten dan provinsi 19.883 dan APBD murni 87.302 jiwa. “Capaiannya sudah diatas 95 persen. Pemkab Klungkung juga akan mendapatkan UHC award dari Presiden,” sebutnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra yang mewakili Pemkab sangat mengapresasi BPJS Kesehatan dan tim yang sudah bekerja sehingga bisa menyukseskan program ini. Ditegaskan, untuk tahun ini masyarakat bisa langsung mendaftar dan langsung aktif.
“Memaksimalkan program ini, perlu dibuatkan tim. Kedepan pasti akan ada saja masalah yang muncul karena tidak ada yang sempurna. Tapi kita dapat minimalisir dengan membentuk tim untuk menangani baik itu pendaftaran, pelayanan dan lainnya. Saat ini sudah ada forum komunikasi yang dibentuk BPJS Kesehatan. Ini dapat dimaksimalkan untuk mengadakan pertemuan rutin,” tegasnya.
Pendaftaran kepesertaan melalui Dinas Kesehatan dengan melengkapi syarat berupa KK, KTP dan mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan UHC dan terdaftar di ruang perawatan kelas III. Pada 2017, pemkab telah menyiapkan kuota 65.000 jiwa untuk kepesertaan September hingga Desember. (Adv/balipost)
