PROGRAM bidang infrastruktur yang digulirkan Pemkab Klungkung tahun anggaran 2018 ini cukup banyak. Menyikapi hal tersebut, kalangan legeslatif mendorong supaya realisasinya dipercepat. Dinilai penting untuk mengantisipasi pengerjaan yang tidak tuntas tepat waktu, disamping asas manfaatnya bisa lebih cepat dinikmati masyarakat.
Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Klungkung bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Klungkung, Jumat (23/3).
Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Komang Suantara menyebutkan informasi yang terungkap dalam rapat tersebut, tahun ini pemkab merencanakan ada 28 paket kegiatan yang pengerjaannya dengan sistem lelang dan 140 penunjukan langsung. Jelang triwulan III berakhir, belum ada yang terealisasi. Ini pun memantik perhatiannnya. Pemkab didesak untuk melakukan percepatan. “Ketok palu APBD sudah November. Kami ingin Maret sudah ada kegiatan yang jalan,” tegasnya.
Percepatan tak hanya yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman saja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga harus demikian. “Percepatan ini untuk memaksimalkan serapan anggaran, selain mengantisipasi adanya pekerjaan yang molor,” sebut Politisi Gerindra ini.
Pada rapat yang berlangsung di ruang komisi II itu juga dievaluasi pengerjaan kegiatan tahun anggaran 2017. Pasalnya, masih ada beberapa persoalan, salah satunya dalam hal pengawasan yang belum tuntas. “Artinya begini. Ada rekanan dalam pengerjaan proyek, molor, sudah kena denda, bahkan tidak jalan atau ditinggalkan begitu saja. Tetapi kami di komisi II malah tidak mendapatkan laporan atau progress,” ujarnya.
Wakil rakyat asal Banjar Pande, Semarapura Klod Kangin juga mengaku sudah mendesak pemkab untuk membeberkan kinerja rekanan yang kurang baik maupun yang layak mendapatkan kartu merah. Namun itu seolah-olah diabaikan. “Kami sudah terak supaya itu diisampaikan. Tetapi seolah ada pembiaran,” tandasnya.
Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru yang hadir pada rapat itu pun mendesak supaya program yang direncanakan dengan anggaran total Rp 77 miliar bisa tuntas tepat waktu dan tidak ada yang gagal tender. “Tadi disampaikan Mei sudah jalan. Saya garis bawahi itu,” tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman, I Gusti Nyoman Supartana menjelaskan kegiatan tersebut belum ada yang berjalan. Untuk 28 paket, beberapa sudah ada yang proses lelang. Diyakini seluruhnya bisa tuntas pada akhir April. “Kami targetkan Mei sudah mulai jalan,” terangnya.
Sementara untuk sistem penunjukkan langsung, realisasinya masih menyesuaikan dengan regulasi yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan. “Kami lihat dulu aturannya supaya nanti tidak bermasalah. Ini anggarannya masing-masing dibawah Rp 200 juta,” pungkasnya. (Adv/balipost)
