BANJARBARU, BALIPOST.com- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menuding pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk pengibulan masyarakat. Menanggapi tudingan itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada pembohongan masyarakat dari kebijakan Program Sertifikat Tanah pemerintahannya.
“Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat itu pengibulan. Tidak ada, sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat!” tegas Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat secara langsung di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin ( 26/3).
Untuk meyakinkan pihak yang menuding tersebut, Kepala Negara pun meminta warga yang telah menerima sertifikat tanah untuk mengangkat sertifikat yang dibagikan tingi-tinggi untuk membuktikan bahwa program tersebut bukan aksi tipu-tipu. “Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi. Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak/Ibu sekalian dan bukan pengibulan,” pinta Presiden Jokowi disertai sertifikat yang diangkat tinggi-tinggi oleh para penerima.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada. Pemerintah memastikan betul bahwa sertifikat yang diserahkan itu diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat pemilik lahan di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungan kerja kali ini, sebanyak 3.630 sertifikat hak atas tanah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat penerima sertifikat. Para penerima datang dari sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Selepas acara, Presiden menyampaikan pandangannya soal ketimpangan atas penguasaan lahan yang saat ini terjadi di Indonesia kepada jurnalis. Presiden Jokowi menekankan, pemberian izin kepemilikan dan pembukaan lahan bagi segelintir pengusaha besar tidak diberikan olehnya selama memegang tampuk kepemimpinan. “Memang ada ketimpangan. Tapi harus mengerti bahwa distribusi itu (kepada pengusaha besar) bukan saya yang melakukan. Itu yang saya tidak mau, kita membagi saja tidak,” ujarnya.
Program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bagian dari reforma agraria yang dicanangkan pemerintah salah satunya dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia ini. Melalui, program tersebut, masyarakat kini dapat memiliki bukti pengakuan hukum atas tanah yang mereka miliki. “Setiap saya ke daerah selalu keluhannya sengketa lahan. Kenapa ada? Karena pemegang lahan tidak memiliki bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) tidak ada orang lain yang berani,” ucap Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. (hardianto/balipost)
