SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Klungkung tak hanya ada yang kekurangan sarana prasarana. Namun juga masih mengalami kerusakan. Ditengah kondisi itu, penanganannya ditargetkan tuntas pada 2019. Data terakhir, di Kabupaten Klungkung terdapat 139 SD dan 20 SMP negeri. Masih ada sekitar 40 persen yang mengalami kerusakan. Hanya sebagian besar sifatnya ringan.
Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan, I Dewa Gde Darmawan, Minggu (8/4). “Usia bangunannya sudah ada yang sampai 20 tahun. Memang sudah perlu perbaikan. Kalau kerusakan berat berat tidak ada. Kena bencana baru masuk kategori itu,” ungkapnya.
Dewa Darmawan mengatakan, kondisi tersebut tersebar merata di Kecamatan Dawan, Klungkung, Banjarangkan dan Nusa Penida. Penanganan tetap menjadi prioritas pemkab dan ditargetkan sudah tuntas pada 2019. “Meskipun ada kerusakan, tetapi sekolah itu sudah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah sekolah juga masih ada yang belum dilengkapi panyengker. Hal ini tentu mempengaruhi keamanan. Ditegaskan, penanganan juga akan dilakukan. “Kami ingin seluruh sarana-prasarana sekolah benar-benar lengkap. Tetapi ini tetap tergantung pada anggaran,” kata mantan Kepala SMPN 1 Semarapura ini.
Selain soal kondisi gedung, sebelumnya, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Klungkung, Nyoman Sukadana menjelaskan sekolah dii bumi serombotan masih banyak yang kekurangan sarana pendidikan. Seperti peraga olahraga, mata pelajaran matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). “Sebagian besar sarana pendidikannya belum memadai,” ungkapnya.
Ditengah hal tersebut, proses belajar – mengajar untuk sementara memanfaatkan sarana yang diadakan pada 2010. Pengadaannya yang baru dilaksanakan tahun ini dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 miliar.
“Sekolah ini masih memiliki. Tetapi ada yang rusak-rusak. Tidak bisa dipakai. Dengan anggaran itu, pemenuhannya bisa tuntas,” sebutnya.
Sementara itu, terkait dengan pengadaan buku perpustakaan, dinyatakan baru menyasar 44 sekolah yang dananya berasal dari pemerintah pusat.
Disampaikan lebih lanjut, kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB) pada jenjang SMP juga masih menjadi persoalan. Sesuai hasil pemetaan, itu terjadi pada SMPN 2 Dawan sebanyak enam ruangan, SMPN 1 Semarapura SMPN 3 Semarapura masing-masing tiga ruangan dan SMPN 6 Nusa Penida sebanyak tiga ruangan dan dilakukan pembangunan tahun ini.
Atas hal tersebut, untuk sementara sekolah menerapkan double sift. “Kalau SMPN 4 Nusa Penida tidak kurang kelas. Tetapi bangunannya rusak parah. Ini nantinya akan dibangun ulang,” sebutnya.
Anggaran untuk sektor pendidikan setiiap tahunnya kisaran Rp 18 miliar yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (sosiawan/balipost)
