SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) untuk membiayai pasien pengungsi Gunung Agung belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan RSUD Klungkung kelimpungan. Pasalnya, sejak dana yang dimiliki dipakai untuk menalangi sementara, pembayaran jasa pelayanan (jaspel) harus mundur dari waktu sebelumnya.
Direktur RSUD Klungkung, I Nyoman Kesuma mengatakan biaya untuk perawatan pasien pengungsi gunung tertinggi di Bali itu sekitar Rp 1,6 miliar. Saat ini, telah masuk sebagai piutang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hanya saja, pencairannya belum ada kejelasan hingga dua bulan kepulangan pengungsi. “Cairnya kapan, kami belum tahu. Katanya masih proses,” jelasnya, Senin (9/4).
Jumlah uang yang cukup besar, diakui mempengaruhi biaya operasional Rumah Sakit. Hal itu mengharuskan pemenuhan kebutuhan menggunakan skala prioritas. Pembayaran jasa pelayanan untuk pegawai juga turut terhambat, dari yang biasanya pertengahan bulan, mundur pada awal bulan berikutnya. Ini pun hanya mengandalkan klaim dari BPJS Kesehatan yang tiap bulan mencapai Rp 3,5 miliar hingga Rp 4 miliar.
Sementara untuk pembayaran cash dari pasien sudah mulai berkurang dari Rp 1 miliar menjadi sekitar Rp 600 juta. “Pembayaran jasa pelayanan mundur sejak awal tahun. Kami hanya mengandalkan klaim BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan ini tidak ada hambatan,” ungkapnya.
Sesuai data per 12 Februari, pengungsi yang tertangani RS mencapai 2.702 jiwa, baik rawat jalan maupun inap. Pembayaran perawatan ini menjadi satu-satunya hal yang belum terselesaikan. Sisa ogisik yang sebelumnya lama menumpuk, sudah ke Posko Induk Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung, Ida Bagus Anom Adnyana mengatakan itu berdasarkan kebijakan Penjabat Sementara Bupati Klungkung, I Wayan Sugiada. Prosesnya dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan jumlah dan kondisi. Beras sebanyak 20 ton, mi instan 1.724 dus ddan air mineral menjadi proritas. “Ini bersumber dari donatur. Kalau beras ada dari Cadangan Beras Pemerintah,“ katanya.
Didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Wellem Supriyono Ayal, pejabat asal Desa Kamasan ini menyatakan masih ada banyak logistik yang tertampung di GOR Swecapura, Desa Gelgel. Mulai dari perlengkapan kesehatan, mandi, perlengkapan bayi hingga perlengkapan tidur. “Untuk ini, pengirimannya menyusul,” sebutnya.
Tak dipungkiri, logistik tersebut sudah ada yang rusak. Beras misalnya, akibat terserang kutu. Beberapa produk juga sudah ada yang expired dan terserang tikus. (sosiawan/balipost)
