JAKARTA, BALIPOST.com – Isu partai nasionalis dan partai yang dikategorikan berbasis agama diyakini masih akan mempengaruhi pilihan pemilih dalam Pemilu 2019. Untuk itu, dua partai yang memiliki karakter berbeda, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertemu untuk mengukuhkan politik nasionalis dan agama.
“Komitmen kedua partai dalam mengukuhkan politik nasionalis Islam dan Islam nasionalis sudah terbangun sejak awal,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).
Hasto beserta jajaran PDIP datang ke Kantor DPP PKB dan diterima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Pertemuan ini, menurut Hasto untuk menegaskan sejarah kedua partai yang sudah terjalin lama.
Beberapa parpol seperti diketahui masuk dalam kategori nasionalis antara lain PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Sedangkan parpol yang digolongkan berlatarbelakang agama adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Bagi Hasto, agenda pemerintahan ke depan sudah harus dibahas dan disepakati oleh partai politik pengusung dengan Joko Widodo sejak awal. Antara lain bagaimana dengan sistem pemilu, sistem politik, juga haluan negaranya yang harus disepakati bersama-sama. “Artinya kami sudah bahas agenda yang disepakati nanti oleh partai koalisi pendukung. Itu bukan syarat tetapi desain agenda pemeritahan ke depan agar lebih baik dari periode pertama,” tegasnya.
Mengenai keinginan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar menjadi cawapres Jokowi sebagai syarat koalisi, Hasto mengatakan tiap partai memiliki kedaulatan masing-masing. Hasto memastikan, koalisi dengan PKB tanpa syarat.
Sebab, semua partai koalisi pendukung juga mengusung cawapres masing-masing untuk diusulkan sebagai cawapres Jokowi. “Tiap partai punya kedaulatan untuk menempatkan kader terbaiknya dalam jabatan strategis. Kami menghormati hal tersebut. Tentu terkait cawapres, bagi PDIP itu sudah diputuskan dalam kongres yaitu bahwa penetapan akan diambil oleh Ibu Megawati selaku Ketua umum untuk mengambil keputusan melalui pembahasan bersama dengan para ketua umum partai pengusung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan ada kecocokan partainya dengan PDIP yang ditandai dengan koalisi yang sudah terbangun sejak Pilpres 2014 lalu ketika PKB bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-JK. Bahkan, jauh sebelumnya, ideologi PKB dengan PDIP sudah terbangun. “Kalau PDIP punya ideologi Sukarnoisme, PKB punya Gusdurianisme. Saya biasa menyingkatnya menjadi Sudurianisme. Paham ini sama mendorong kemandirian bangsa. Menjadikan pemerintahan bisa menjadi lebih produktif,” kata Cak Imin.
Bahkan, menurut Cak Imin, sebagai bentuk keseriusannya, pihaknya terus memupuk optimisme jelang Pilpres 2019. Salah satunya adalah dengan meresmikan sejumlah posko yang dibentuk oleh para relawan dan simpatisannya dengan mendeklarasikan Posko JOIN, akronim dari Joko Widodo – Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. (Hardianto/balipost)
