DENPASAR, BALIPOST.com – Kesenjangan antar wilayah di Bali menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Bali di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/4). Termasuk mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai belum optimal.
Beberapa isu strategis di Bali ini perlu menjadi perhatian dalam Musrenbang yang berlangsung hingga Jumat (13/4) ini. “Kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara, Timur dan Barat masih besar. Kemudian IPM belum optimal karena faktor kesehatan, pendidikan, dan tingkat penghasilan yang masih rendah,” ujar Dirjen Bina Pemerintahan Daerah Kemendagri, Nata Wirawan.
Menurut Nata, pembangunan infrastruktur di Bali perlu diarahkan ke Bali Utara, Timur, dan Barat untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Disamping, mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta kesehatan.
Selain masalah kesenjangan dan IPM, Bali juga dikatakan lemah terkait daya saing komoditas ekspor. “Lemahnya daya saing komoditas ekspor dari Bali, sehingga nilai tambah pada ekonomi Bali juga tidak optimal. Bali perlu mengembangkan komoditas andalan dan rintisan,” jelasnya.
Nata juga mengingatkan Bali agar efisien terhadap belanja daerah dan melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Kemudian, mengendalikan tingkat inflasi daerah, patuh dan tepat waktu terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatkan potensi dan sumber-sumber PAD, mengurangi ketergantungan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, pengurangan kesenjangan antar wilayah telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Bali tahun 2019. Antaralain melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Pengurangan kesenjangan ini dirumuskan setelah prioritas pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar.
“Prioritas berikutnya adalah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industry kreatif dan jasa produktif. Menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas,” imbuhnya.
Menurut Ika Putra, Musrenbang membahas pula tentang usulan kabupaten/kota dalam bentuk belanja langsung dan BKK. Usulan belanja langsung berupa program dan kegiatan yang ditujukan kepada perangkat daerah provinsi Bali mencapai 129 usulan dengan nilai Rp 4,474 triliun. Sedangkan usulan dalam bentuk BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebanyak 187 usulan sebesar Rp 2,176 triliun.
Ada pula usulan belanja langsung perangkat daerah provinsi Bali pada rancangan awal RKPD 2019 yang memerlukan anggaran Rp 2,593 triliun. Sejalan dengan itu, rumusan arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan dengan proyeksi kondisi pendapatan dan persentase defisit anggaran secara rasional dialokasikan anggaran untuk mendanai belanja langsung pada RKPD 2019 sebesar Rp 1,368 triliun.
“Mudah-mudahan nanti atas seijin gubernur, dorongan kementerian terkait, bisa juga memberikan dukungan lebih banyak lagi kepada kami di provinsi Bali untuk melebihi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya. (Rindra Devita/balipost)
