GIANYAR, BALIPOST.com – Pemkab Gianyar memastikan akan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak di kawasan Ubud. Hal ini dilakukan menjelang kunjungan delegasi yang tergabung dalam International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting (IMF-WB AM) 2018.
“Kebetulan kunjungan delegasi IMF ini berbarengan dengan penugasan saya di sini, pasti kita di Gianyar mempersiapkan diri agar lebih baik lagi kondisinya,” ucap Penjabat Bupati Gianyar, Dr I Ketut Rochineng, Rabu (11/4).
Pelantun lagu Bali Shanti ini mengatakan paling penting dalam kunjungan delegasi IMF ke wilayah Ubud ini adalah kelancaran lalu lintas. Hingga kini sejumlah jalur yang sebelumnya dijadikan parkir liar pun sudah mulai dibersihkan. “Lalu lintas itu hal penting, harus dijamin itu kelancarannya jangan sampai macet lagi,” katanya.
Penjabat Bupati Gianyar yang juga Kepala BKD Provinsi Bali ini menegaskan pemerintah pasti memberikan perhatian besar terhadap Ubud. Terutama dalam penataan infrasturktur kampung turis itu. “PAD kitakan dominan berasal dari Ubud, terutama PHR (Pajak Hotel dan restoran) itu 75 persen berasal dari Ubud, sehingga fokus kita terhadap Ubud tentu tinggi sekali,” ucapnya.
Dikatakan sebagai langkah cepat, pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah infrasturktur yang dinilai perlu mendapat perawatan, seperti trotoar yang jebol. “Jadi yang bersifat rehab kecil, misal perbaikan trotoar mesti, ini saya minta supaya dipercepat, perbaikan jalan juga akan dipercepat,” tegasnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Nyoman Nuadi mengatakan perbaikan jalan di seputaran Ubud akan dilakukan menggunakan dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Itu (Perbaikan-red) dilakukan dari pertamina pengosekan ke utara melewati di Monkey Forest, hingga di selatan Catus Pata Ubud,” ucapnya.
Dikatakan perbaikan di sepanjang ruas jalan itu berupa hotmix. Selain itu pihaknya juga melakukan perbaikan trotoar berupa service.
Di luar ruas itu, Dinas PUPR juga melakukan perbaikan trotoar di sejumlah titik kerusakan lainya. “Sama kita juga melakukan service di beberapa ruas lainya,” katanya.
Untuk ruas jalan provinsi, meliputi ruas jalan dari jembatan Campuhan hingga pertigaan Kedewatan. Sementara untuk ruas jalan nasional meliputi Jalan Cok Sudarsana, Teges hingga Campuhan. ”Kawasan Catus Pata Ubud itu juga kewenangan Pemerintah Pusat. Kita di Pemkab hanya sampai perbatasan Catus Patanya saja,” ujar Nuadi.
Terkait perbaikan ruas jalan provinsi dan nasional, Nuadi mengaku telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini, responnya sudah cukup baik.
Penanganan ruas jalan provinsi, anggarannya akan bersumber dari DAK. Sementara untuk jalan nasional, Nuadi mengaku belum mendapatkan kepastian dari pusat. ”Dengan adanya event IMF itulah kita sudah koordinasikan untuk penataan jalan di ubud, khususnya jalan paving di Catus Pata. Proposal sudah kita ajukan ke pusat. Belum tahu bagaimana keputusannya,” ungkapnya. (Manik Astajaya/balipost)
