JAKARTA, BALIPOST.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Heru Winarko memastikan semua calon kepala daerah (Cakada) sudah menjalani pemeriksaan bebas narkoba. Pemeriksaan ini diperlukan untuk bisa mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan KPU terkait pilkada dan pilpres terutama persiapan untuk calon-calon anggota DPR maupun calon kepala daerah di pilkada,” kata Heru Winarko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).
Isi dari MoU dengan KPU itu salah satunya menyebarluaskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan tes uji narkoba.
Heru menegaskan pemeriksaan tes urine bebas narkoba bagi para calon kepala daerah, caleg maupun capres berlaku kepada siapapun karena berkaitan dengan upaya penegakan hukum. “Jadi untuk tes narkoba ini harus ada paksaan dari kita dalam upaya penegak hukum. Jadi tidak bisa kalau penegakan hukum hanya saat melakukan operasi tangkap tangan. Tanpa ada permintaan, kita lakukan tes urin,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang meminta pemeriksaan bebas narkoba saat menjelang pilkada, pemilu maupun pilpres saja. “Kami berharap Pilkada 2018 dipastikan bersih dari narkoba,” kata Junimart.
Politisi dari PDI Perjuangan ini berharap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BNN harus secara terus menerus. Menurutnya, meski calon kepala daerah (cakada) sdha menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan bebas narkoba namun tidak menjadi jaminan dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018, semua calon bebas narkoba.
Iapun mengingatkan kasus penggerebekan narkoba terhadap Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi yang ketika itu masih menjabat sebagai Bupati aktif Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. “Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan pekerjaan pertama Kepala BNN baru adalah menangkal masuknya narkoba ke Indonesia yang menjadi prioritas. Sebab, beberapa kali terbongkar adanya upaya memasukkan ber ton-ton sabu-sabu dari Cina dan daerah lain ke Indonesia.
“Melihat besarnya jumlah narkoba tersebut, saya melihat ini adalah bagian dari proxy war, narkoba sudah menjadi senjata untuk melumpuhkan NKRI. Kita harus kembali mengingat bahwa dulu ada perang candu dan mereka saat itu berhasil menggunakan candu sebagi alat perang,” ungkapnya. (Hardianto/balipost)
