SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pendidikan di Kabupaten Klungkung, baik SD dan SMP tak hanya terbelit kekurangan sarana-prasarana. Selain itu juga masih ada kekurangan tenaga pendidik.
Jumlahnya keseluruhan mencapai ratusan orang. Pemenuhannya, pemkab masih mengandalkan tenaga kontrak dan pengabdian. Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, I Dewa Gede Darmawan, Senin (16/4), menjelaskan sesuai hasil pemetaan, kekurangan guru mencapai 430 orang. Mayoritas pada jenjang SD.
Ini tersebar secara merata di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida. “Jumlah guru sekarang 3.305 orang. Masih terjadi kekurangan,” sebutnya.
Kekurangan itu bersifat dinamis. Sebab, pada Mei mendatang banyak yang harus pensiun. Mengatasi itu, sementara pemkab masih mengandalkan peran tenaga kontrak.
Beberapa sekolah juga dibantu guru pengabdi. Hal ini tidak mempengaruhi proses belajar-mengajar. “Seluruhnya berjalan lancar. Meskipun kontrak atau mengabdi, kualifikasi pendidikannya kan sudah memenuhi,” ungkap pejabat asal Desa Manduang, Kecamatan Klungkung ini.
Meski demikian, perekrutan CPNS tetap diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang difasilitasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Kami berharap mendapat formasi untuk guru,” katanya. Disampaikan lebih lanjut, kekurangan juga terjadi pada tenaga Tata Usaha. Jumlahnya sekitar 308 orang.
Selain SDM, juga masih banyak sekolah yang kekurangan sarana pendidikan. Seperti peraga olahraga, mata pelajaran matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Di tengah hal tersebut, proses belajar mengajar untuk sementara memanfaatkan sarana yang diadakan pada 2010. Pengadaannya yang baru dilaksanakan tahun ini dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 miliar. “Untuk pengadaannya sudah ada yang berjalan,” jelas Darmawan.
Di bumi serombotan juga masih ada sekitar 40 persen sekolah yang mengalami kerusakan. Hanya sebagian besar sifatnya ringan. “Usia bangunannya sudah ada yang sampai 20 tahun. Memang sudah perlu perbaikan. Kalau kerusakan berat berat tidak ada. Kena bencana baru masuk kategori itu,” ungkapnya.
Penanganan tetap menjadi prioritas pemkab dan ditargetkan sudah tuntas pada 2019. “Meskipun ada kerusakan, tetapi sekolah itu sudah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pendidikan,” jelasnya. (Sosiawan/balipost)
